Sri Mulyani: RI Dipaksa Cari Alternatif Pembiayaan karena Pandemi

Selasa, 30 Juni 2020 20:25 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan masker saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebagai instrumen keuangan dipaksa menyesuaikan diri dengan berbagai kebutuhan mendesak. Menurutnya, kebutuhan pengeluaran yang membengkak besar untuk menangani penyebaran Covid-19 dan menyelamatkan ekonomi yang terpuruk

Akibatnya, penerimaan negara mengalami penurunan tajam dan defisit melebar menjadi di atas 6 persen. "Secara hati-hati pemerintah dipaksa mencari alternatif pembiayaan secara bijaksana," kata Sri Mulyani dalam akun Instagramnya, Selasa, 30 Juni 2020.

Pandemi Covid-19, kata dia, telah mengubah dan menciptakan kebiasaan baru dalam melihat prioritas dalam mengelola keuangan negara dengan lebih baik.

Hal itu dia sampaikan dalam diskusi bertema Post Covid19 Crisis: Implications for Financial Stability, Financial Inclusion, Gender Equality, and International Development. Sri Mulyani berbagi pelajaran berharga dari pandemi Covid-19 bagi Indonesia.

Diskusi berlangsung bersama Vice President and Chief Economist, World Bank Group Carmen Reinhart dan dimoderatori Chair, OECD Development Assistance Committee Susanna Morehead.

Advertising
Advertising

Sri Mulyani menuturkan pandemi Covid-19 bukan sebuah guncangan dalam jangka waktu pendek. Dia melihat dalam waktu singkat guncangannya telah menghantam ekonomi dengan luar biasa.

"Kita dipaksa untuk berubah dan mengembangkan teknologi mengatasi kendala akibat dari protokol jaga jarak," ujarnya.

Transaksi juga beralih menggunakan teknologi digital sehingga tidak ada kontak fisik. Hal ini mengakselerasi penggunaan teknologi yang selanjutnya mentransformasi ekonomi ke digital.

Dia mengatakan ketika pelaku UMKM mengalami keterpurukan, hal ini tidak bisa dibiarkan terjadi. Pemerintah menyediakan fasilitas restrukturisasi untuk kredit UMKM selama enam bulan, khususnya kredit ultra mikro agar mereka segera bangkit kembali.

Menurutnya, banyak pelaku UMKM dan peminjam modal usaha tersebut adalah wanita, sehingga dukungan itu juga sekaligus merupakan dukungan bagi inklusi keuangan dan kesetaraan gender dan peran wanita dalam membangkitkan ekonomi rumah tangga.

HENDARTYO HANGGI

Berita terkait

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

22 jam lalu

Kontroversi Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Ini Awal Kasusnya

Begini awal kasus munculnya larangan terhadap warung Madura untuk buka 24 jam.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

1 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

1 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

2 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

2 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Menkop UKM Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Pembatasan Jam Buka Warung Madura

2 hari lalu

Menkop UKM Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Pembatasan Jam Buka Warung Madura

Menkop UKM Teten Masduki mengevaluasi pernyataan pejabatnya tentang pembatasan jam operasinal warung atau toko klontong milik masyarakat.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Pembatasan Operasi Warung Madura, Teten: Semua Perda harus Berpihak pada UMKM

2 hari lalu

Tak Ada Pembatasan Operasi Warung Madura, Teten: Semua Perda harus Berpihak pada UMKM

Kemenkop UKM pastikan tidak ada yang membatasi jam operasi warung atau toko klontong milik masyarakat seperti warung Madura.

Baca Selengkapnya

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

2 hari lalu

Kembangkan Pendanaan UKM, OJK Dorong Pemanfaatan Securities Crowdfunding

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain dengan memanfaatkan securities crowdfunding.

Baca Selengkapnya

Kopdit CU Lete Konda NTT Semakin Eksis dengan Manfaatkan Layanan LPDB-KUMKM

3 hari lalu

Kopdit CU Lete Konda NTT Semakin Eksis dengan Manfaatkan Layanan LPDB-KUMKM

Selain suntikan pinjaman terdapat upaya pembinaan, pendidikan, dan peningkatan usaha koperasi dari LPDB-KUMKM

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya