TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berkomitmen untuk mengatur penggunaan alat tangkap cantrang di nelayan. Meski telah diizinkan kembali, Edhy memastikan penggunaannya tidak akan sembarangan.

"Kami sependapat tidak bisa diterapkan di semua tempat," kata Edhy dalam rapat kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020.

Di masa menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti, nelayan sama sekali tidak diizinkan menggunakan cantrang. Tapi sejak awal Juni 2020, cantrang masuk dalam delapan jenis alat baru yang ditetapkan oleh KKP untuk menggenjot produktifitas penangkapan ikan.

"Ada delapan jenis alat tangkap baru yang memang perlu kita tetapkan," kata Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Trian Yunanda dalam konsultasi publik yang digelar di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2020.

Trian menjelaskan delapan jenis alat tangkap baru adalah pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, pukat cincin pelagis besar dengan dua kapal dan payang. Selain itu ada cantrang, pukat hela dasar udang, pancing berjoran, pancing cumi mekanis, dan huhate mekanis.

Meski demikian, ketentuan penggunaan cantrang berdasarkan zonasi bakal dijalankan. Saat ini, nelayan kecil dengan ukuran kapal di bawah 30 Gross Tonnage (GT) melaut di bawah jarak 12 mil. Sementara kapal besar di atas 30 GT melaut di luar 12 mil.

Namun, jumlah kapal besar yang menggunakan cantrang ini hanya sekitar 700 unit. Maka dengan pengaturan zonasi penggunaan cantrang akan menghindari benturan saat menangkap ikan, antara kapal besar dan kapal kecil.

Selain itu, ukuran dari cantrang akan diatur ketat. Edhy tak ingin jaring cantrang nelayan terlalu kecil. Tujuanya agar ikan kecil masih bia hidup untuk ditangkap di kemudian hari.

Edhy mengakui persoalan cantrang ini masih menjadi perdebatan sampai hari ini. Namun Edhy memastikan, ke depan KKP ingin menjadikan cantrang ini tetap bermanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi.

Laman resmi KKP sampai hari ini masih menayangkan artikel bertajuk "FAQ Kebijakan Pelarangan Cantrang". Artikel ini bisa diakses lewat laman: https://kkp.go.id/artikel/1236-faq-kebijakan-pelarangan-cantrang

Artikel ini sudah tersedia sejak zaman Susi. Dalam artikel ini ini, dijelaskan bagaimana cara kerja, dampak buruk, hingga kronologis pelarangan cantrang.

Dalam poin kedua, KKP menjelaskan bahwa cantrang bekerja dengan cara menyapu seluruh dasar lautan, karena cantrang menangkap ikan demersal (ikan dasar). Oleh karena itu, cantrang dianggap berpotensi dapat merusak ekosistem substrat tempat tumbuhnya organism atau jasad renik yang menjadi makanan ikan dan juga merusak terumbu karang.

Dalam poin ketiga, KKP pun menjawab kenapa cantrang dilarang. Penjelasan KKP yaitu:

"Cantrang dilarang karena dinilai merusak ekosistem lautan. Hasil tangkapan cantrang didominasi ikan kecil yang harganya pun murah di pasaran. Menurut data WWF Indonesia, sekitar 60-82 persen tangkapan cantrang adalah tangkapan sampingan atau tidak dimanfaatkan. Selain itu juga Cantrang selama ini telah menimbulkan konflik horizontal antar nelayan. Konflik penggunaan cantrang ini sudah berlangsung lama, bahkan sudah terjadi pembakaran kapal-kapal Cantrang oleh masyarakat."

Tak hanya KKP, laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menayangkan artikel bertajuk "Kenali Cantrang, Alat Tangkap Ikan yang Dilarang". Artikel ini bisa diakses di https://kominfo.go.id/content/detail/9753/kenali-cantrang-alat-tangkap-ikan-yang-dilarang/0/artikel_gpr

Artikel ini menuliskan bahwa penarikan jaring pada cantrang menyebabkan terjadi pengadukan dasar perairan. Kondisi ini dapat menimbulkan kerusakan dasar perairan. Sehingga akan timbul dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut.

FAJAR PEBRIANTO