TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menjelaskan ihwal lomba pembuatan video new simulasi normal antardaerah yang menghabiskan anggaran Rp 168 miliar dan disorot publik akhir-akhir ini. Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Yustinus Prastowo menyebutkan hadiah lomba video yang digelar Kementerian Dalam Negeri itu akan dibagikan kepada 84 pemerintah daerah pemenang untuk 7 sektor dan 4 klaster.

Prastowo menyebutkan lomba inovasi antara lain melalui video pendek sosialisasi new normal dengan protokol Covid-19 hanya salah satu sarana penyaluran dana insentif daerah. "Hal itu supaya penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) yang sudah dianggarkan @KemenkeuRI atas usulan @kemendagri punya nilai tambah," katanya dalam akun Twitternya @prastow, Senin, 22 Juni 2020.

Pernyataan Prastowo menanggapi lomba inovasi daerah dengan tema persiapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 atau New Normal yang digelar oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam lomba itu, Kemendagri memberi hadiah Rp 3 miliar untuk pemenang pertama dan Rp 2 miliar untuk pemenang kedua serta Rp 1 miliar untuk pemenang ketiga.

Dana yang dipakai Kemendagri berasal dari alokasi Dana Insentif Daerah (DID) yang dapat dipakai untuk memberi penghargaan pada pemerintah daerah berkinerja baik. Namun belakangan lomba dengan alokasi anggaran besar tersebut dipersoalkan oleh publik karena dinilai tidak tepat sasaran.

Prastowo menjelaskan, Dana Insentif Daerah merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat kepada daerah dalam menangani pandemi Corona. Penggunaan anggaran itu diserahkan kepada pemerintah daerah.

Yang penting, kata Prastowo, penggunaan anggaran itu ditujukan untuk membantu penanganan Covid-29, seperti pembangunan prasarana, penyediaan kebutuhan, atau jaring pengaman sosial. "Jadi bukan hak pribadi kepala daerah," kata dia.

Oleh karena itu, desain pembuatan lomba itu pun melibatkan multipihak. Tujuannya untuk mendorong koordinasi dan sinergi kelembagaan di daerah. "Sehingga ada awareness terhadap Covid-19, memahami persoalan dengan baik, menyusun protokol yang baik, dan juga mampu menyosialisasikan program dengan baik," kata Prastowo.

Dengan membuat video yang berisi materi edukasi dan sosialisasi itu pula, menurut Prastowo, maka tiap daerah secara otomatis akan menyadari pentingnya koordinasi, juga berskiap sigap dan siaga. Harapannya, hal ini membantu persiapan menyongsong masa new normal.

<!--more-->

Prastowo menyebutkan, lomba video itu juga mendukung kebijakan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan makin mempererat komunikasi pimpinan daerah dalam memperhatikan aspek epidemiologi, surveilans kesehatan, dan protokol sektoral sebelum memasuki new normal. Cara ini dinilai efektif dan mendorong inovasi, salah satunya karena ada unsur insentif yang diberikan.

Lebih jauh, Prastowo menyebutkan, pemerintah daerah yang menang lomba itu akan mendapat dana lebih besar sebagai imbalan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat. Video-video terbaik dari 84 pemerintah daerah itu juga nantinya bisa dipakai sebagai konten edukasi dan sosialisasi oleh siapa saja. "Jadi uang negara tak mubazir. Menurut saya ini inovatif-kreatif, dan skenario win win," ucapnya.

Di akhir penjelasannya, Prastowo menegaskan bahwa hadiah uang bagi pemerintah daerah yang menang lomba ini bukan berarti milik individu kepala daerah tapi milik pemerintah daerah. Uang itu harus masuk kas daerah, penggunaannya pun akan diawasi aparat pengawas dan BPKP, termasuk diaudit oleh BPK. "Jadi sama sekali bukan upaya hamburkan uang percuma, atau dalih korupsi," katanya.

Prastowo juga memastikan alokasi anggaran Rp 168 miliar bukanlah biaya sosialisasi. "Itu DID buat daerah agar bisa digunakan untuk menangani covid. Mari dorong dan awasi, biar dipakai dengan benar dan tepat. Video itu hanya sarana trade off agar ada insentif dan manfaat buat publik, sekalian sosialisasi," tuturnya.

Tak sedikit netizen yang mempertanyakan program yang digelar Kemendagri dan memakan alokasi anggaran besar tersebut. Isu ini pun berkembang viral di media sosial. Bagasta, misalnya, menilai anggaran lomba video itu digunakan untuk hal yang lebih mendesak saat ini, misalnya memperbanyak swab test or pengadaan ventilator.

"Padahal pemda sudah refocussing anggaran dan realokasi kegiatan untuk covid19," katanya seperti dikutip dari akun @Bagasta8.

Ada juga Ismail Al Anshori yang menyayangkan anggaran Rp 168 miliar itu hanya diperuntukkan kegiatan sosialisasi. "Uang segitu daripada untuk sosialisasi, lebih baik untuk memperbanyak tes. Itu cukup untuk 240.000 tes swab," ujarnya seperti dikutip dari akun @thedufresne.

Terkait hal ini, Prastowo kembali menegaskan alokasi anggaran tersebut bukan buat sosialisasi, melainkan insentif bagi pemerintah daerah untuk menangani Covid-19. "Lomba hanya cara supaya uang nggak diberikan begitu saja. Mau dipakai swab? Boleh."

DEWI NURITA | FRISKI RIANA