Luhut Pandjaitan: Boleh Investasi, Tapi Jangan Usik Wilayah RI

Senin, 22 Juni 2020 16:12 WIB

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan akan terus menjaga kedaulatan maritim Indonesia, khususnya di kawasan perbatasan.

"Mengenai kedaulatan maritim, kita tidak pernah kompromi dengan siapa pun," ujar dia dalam rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, yang disiarkan secara daring, Senin, 22 Juni 2020.

Di Natuna, misalnya, Luhut mengatakan telah memberikan pesan secara kencang dan jelas kepada negara tetangga bahwa Indonesia tidak akan berkompromi terkait integritas wilayah Tanah Air. Ia pun menyatakan akan tegas terkait hal tersebut.

"Kita berteman boleh tapi jangan sampai ke sini, karena itu akan mengusik kita, kami akan tegas mengenai ini," ujar Luhut. "Kau boleh investasi di negeriku, tapi kalau soal territory integrity, kami tidak akan pernah diskusi mengenai itu."

Sebelumnya, Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Enegi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih terus melakukan pengawasan kapal asing pencuri ikan alias illegal fishing di perairan Natuna. Sejumlah kapal pengawas tetap dioperasikan di sana.

"Bahkan beberapa waktu lalu dirjen (direktur jenderal) di sana telpon saya bertanya 'Pak Purbaya, ada treatment khusus gak ke negara tertentu, saya boleh enggak nangkap kapal dari negara ini?', saya bilang tangkap saja sebanyak-banyaknya tapi tidak perlu ngomong ke media sampai anda tangkap 100 kapal. Kira-kira begitu," ujar Purbaya dalam konferensi video, Selasa, 9 Juni 2020.

Ia mengatakan pengawasan kapal asing ilegal itu masih terus meskipun Kementerian Kelaturan dan Perikanan belum mengumumkan jumlah kapal asing yang ditangkap. "Ini masih berjalan terus. Mungkin KKP belum umumkan berapa yang ditangkap sampai jumlahnya signifikan," tutur Purbaya.

Purbaya pun berujar pengawasan di Laut Cina Selatan dan Papua kini semakin kuat dengan adanya sistem pengawasan menggunakan satelit langsung. Sehingga, pemerintah bisa mengetahui di dua perairan tersebut belapa banyak kapal asing yang masuk, baik secara legal maupun ilegal. Dengan demikian, penanganannya pun diklaim akan lebih mudah dari metode sebelumnya.

Dulu, kata Purbaya, kapal pengawas berangkat tanpa mengetahui titik-titik pencuri ikan. "Dulu kan kapal berangkat kalau dapat syukur kalau enggak ya sudah," ujarnya. Dengan metode anyar dan data pengawasan yang cukup lama, pola musiman pencuri ikan bisa diketahui. Sehingga kapal pengawas bisa langsung menuju titik kumpul kapal pencuri ikan.

Berita terkait

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

1 jam lalu

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, ada kemungkinan Luhut merujuk kepada figur atau kelompok tertentu melalui pernyataan tersebut.

Baca Selengkapnya

Layanan Internet Starlink Sudah Bisa Dipesan, Biaya Langganan Rp750 Ribu per Bulan

1 jam lalu

Layanan Internet Starlink Sudah Bisa Dipesan, Biaya Langganan Rp750 Ribu per Bulan

Perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan layanan internet milik Elon Musk, Starlink mulai menawarkan layanannya untuk masyarakat di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan maksud dari orang toxic dalam pemerintahan. Sebelumnya, Luhut menyebut istilah itu saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

7 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

8 jam lalu

KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

Dua Kapal Ikan Asing berbendera Vietnam sempat hendak kabur sehingga petugas harus mengeluarkan tembakan peringatan.

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

8 jam lalu

Kejati Bali Buka Peluang Kembangkan Kasus Pemerasan Bendesa Adat ke Investor Lain

Kejaksaan Tinggi membuka peluang mengembangkan kasus dugaan pemerasan Bendesa Adat di Bali.

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

1 hari lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

1 hari lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya