TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan wilayah perbatasan harus jadi pusat perekonomian. Karena itu, pembangunan di tapal batas negara jadi salah satu prioritas pemerintah pusat.

Hal ini senada dengan komitmen pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang bertekad menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara. Hal ini diungkapkan Tito saat menyambangi Atambua, Nusa Tenggara Timur, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Kamis, 18 Juni 2020.

"Atambua adalah kota yang tenang kota dan indah. Begitu juga dengan Kabupaten Belu, warganya begitu bersahabat, sesuai dengan arti dari kata Belu itu sendiri," kata Tito dalam keterangan tertulis.

Tito mengatakan datang ke perbatasan Motaain untuk melihat langsung perkembangan pembangunan di tapal batas negara, khususnya di NTT. Pemerintah, kata Tito, berkomitmen untuk memajukan wilayah perbatasan agar jadi beranda negara yang punya daya tarik.

Komitmen itu dikonkretkan, misalnya dengan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu yang akan terus ditambah. Tito mencontohkan tiga PLBN yang menjadi prioritas dan wajib dikerjakan dulu. PLBN itu akan menjadi model untuk dikembangkan menjadi pusat ekonomi dan industri.

"PLBN itu, yaitu di Aruk, Kabupaten Sambas Kalbar, kemudian Skouw di Kota Jayapura di Papua, dan Motaain di Kabupaten Belu," kata Tito.

Tito dan Mahfud mengadakan pertemuan di kantor Bupati Belu dengan Wakil Gubernur NTT, jajaran Forkopimda Provinsi NTT, Bupati Kabupaten Belu dan Bupati Malaka dan Bupati, Timur Tengah Utara.

Dalam kesempatan itu, Tito juga mengatakan keinginan Jokowi menjadikan wilayah tapal batas negara menjadi kawasan industri. "Khusus di Belu, menjadi sentra ekonomi nomor dua setelah Kupang. Kira-kira begitulah, keinginan beliau (Jokowi)," kata Tito.