Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, menerima kunjungan kerja dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani pada Rabu (5/2/2020) di Kantor BSSN Ragunan, Jakarta Selatan.
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan pemerintah tetap akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Namun, saat ini rencana tersebut masih melalui tahap-tahap pematangan.
"Keputusan pemerintah untuk pemindahan ibu kota sudah solid. Bahkan sebelum pandemi, pemerintah melakukan percepatan-percepatan," ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ridwan Djamaluddin dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Senin, 15 Mei 2020.
Ridwan menjelaskan, saat ini pemerintah memang sucah memiliki gambaran teknis terkait pembangunan ibu kota. Begitu pula dengan perencanaan kota cerdas yang konsepnya telah tergambar dalam bentuk visual.
Namun, ia menyebut proses ini masih perlu pendalaman. Sebab, kata dia, beberapa data masih diragukan dan perlu dikaji ulang. Di samping itu, pemerintah juga masih memilah investasi untuk proyek konstruksi klaster-klaster yang akan di bangun di ibu kota.
Penempatan investasi tersebut terus dirundingkan hingga Mei lalu. "Mana yang akan disediakan pemerintah, mana yang akan mengundang investor swasta," ucapnya.
Menteri Korodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, sebelumnya menyebutkan, pemerintah mungkin akan menunda proyek ibu kota negara. Hal ini merupakan imbas pandemi corona.
"Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, termasuk Ibu Kota Negara baru bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali,” ujar Jodi, 6 April lalu.
