TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno mengatakan tarif jalan tol diharapkan akan dapat diumumkan awal bulan Juli 2002 sebelum diserahkan ke DPR. Namun sejauh ini pemerintah masih belum dapat menyebutkan besaran tarif baru, perincian serta ruas-ruas jalan yang nantinya diberlakukan. Demikian dinyatakan Soenarno usai Rapat Koordinasi Sumber Daya Air di gedung Pengembangan Daerah Depdagri, Jakarta, Jumat (21/6). Soenarno menjelaskan selain adanya permintaan kenaikan tarif dari pihak pengelola, pemerintah juga tengah mempelajari adanya penurunan tarif jalan tol. Mengenai kenaikan sendiri, alasan yang diajukan pengelola adalah sudah terjadi penyimpangan dari rencana bisnis awal sehingga dinilai memberatkan dalam pengelolaannya. Dia mencontohkan ruas tol yang dianggap menyimpang itu antara lain adalah Tol Merak, tol di kota Medan, Semarang, dan Ujung Pandang. Sedangkan kisaran besaran yang diajukan antara 60 – 90 persen tarif tol yang berlaku. Sedangkan langkah penurunan tarif, Soenarno menjelaskan hal itu karena demi kepentingan masyarakat luas terutama bagi ruas tol yang dianggap sudah dapat menutupi biaya operasional dan sudah untung seperti ruas tol Jakarta-Bogor-Ciawi dan Jakarta - Cikampek. Namun penurunan harga itu sejauh ini direncanakan hanyalah untuk angkutan umum seperti bus. “Memang ada yang layak diturunkan, tetapi tentunya itu tidak akan melebihi dari ketentuan yang ada,” ungkap dia. Mengenai rapat koordinasi hari ini, Soenarno menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah antisipasi dalam pengelolaan air, termasuk upaya menangkal banjir yang mungkin terjadi pada musim hujan mendatang. Rapat yang dihadiri oleh Menko Perekonomian Dorojatun Kuntjoro-Jakti, Mendagri Hari Sabarno, Menkimpraswil Soenarno, Meneg Lingkungan Hidup Nabiel Makarim, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dan perwakilan dari Deperindag, itu juga membicarakan masalah rencana ekspor air ke negara Singapura. Rencana ekspor itu sendiri masih akan digodok oleh tim Menteri yang diketuai oleh Menko Perekonomian. “Sebab ini masalah antar negara, sehingga biar tidak terulang seperti pada kasus ekspor pasir laut,” kata dia yang juga mengatakan Menteri Luar Negeri juga termasuk dalam tim itu. (Dede Ariwibowo - Tempo News Room)