Pemerintah Targetkan Insentif untuk Swasta Berlaku di Akhir Juni

Rabu, 10 Juni 2020 06:30 WIB

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ditemui usai meninjau Pusat Riset Obat Modern Asli Indonesia di Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences di Cikarang, Bekasi, Rabu. (ANTARA/ Sella Panduarsa Gareta)

TEMPO.CO, JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan pemerintah bakal memperlebar insentif terkait stimulus pemulihan ekonomi nasional. Industri swasta, katanya, juga akan menjadi sasaran insentif baru kelak. "Akan dibahas soal keringanan biaya listrik," katanya, Selasa 9 Juni 2020. Dalam penjelasannya, Agus mengatakan usulan keringanan tarif listrik bakal menyasar pelanggan premium industri.



Kelompok pelanggan dari kalangan industri, kata Agus, bisa memperoleh keringanan tarif untuk 40 jam konsumsi listrik. Adapun alokasi stimulus tarif listrik tersebut diperkirakan ada di kisaran Rp 1,8 triliun dengan periode pemberlakuan per April-Desember 2020.Selain tarif listrik, Agus mengatakan juga siap memfasilitasi pembahasan stimulus ihwal restrukturisasi kredit dan kredit modal kerja.

Berbagai rancangan stimulus tersebut, katanya, bakal dibahas di tingkat menteri bidang ekonomi. "Hari ini (kemarin) akan dibahas lagi bersama Menteri Koordinator Perekonomian (Airlangga Hartarto)," ujar Agus.

Advertising
Advertising

Tim Asistensi Menteri Koordinator Perekonomian Raden Pardede mengatakan pembahasan ihwal insentif tambahan seperti kredit modal untuk segala segmen mulai dari usaha kecil, menengah, Badan Usaha Milik Negara, hingga swasta diupayakan segara berlaku. Meski begitu, dia mengatakan insentif modal kerja bakal lebih dulu menyasar UKM dan BUMN. “Lebih mudah karena cukup menempatkan uang negara di Bank Negara dan lembaga pembiayaan,” kata Raden.

Dia memprediksi insentif bisa berlaku di bulan ini. Adapun untuk kalangan swasta diupayakan bisa berlaku akhir Juni atau awal bulan mendatang. Dia mengatakan, sesuai skema yang disusunnya, bulan Juni adalah momentum perbaikan ekonomi negara yang terperosok tajam hingga tumbuh negatif sejak Maret lalu. “Kalau semua lancar, termasuk aspek kesehatan tak memburuk, ekonomi bisa kembali normal seperti sebelum pandemik di tahun 2022 atau 2023,” ujarnya.

Pemerintah, kata Raden, juga menampik jika dikatakan mendahulukan kepentingan ekonomi ketimbang kesehatan. Dia mengatakan skema yang digunakan pemerintah menempatkan pertimbangan ekonomi di nomor tiga dari prioritas. Posisi pertama dan kedua, katanya, bermuara pada perkembangan pandemi dan psikologi masyarakat terhadap dinamika kesehatan yang terjadi.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Perdagangan Benny Soetrisno mengatakan stimulus yang ada sekarang untuk swasta bisa dibilang tak terasa. Musababnya, kata dia, pelaku usaha juga kehabisan sumber daya untuk memenuhi aspek penting agar pelaku usaha bisa menormalkan bisnisnya seperti listrik dan modal kerja. “Makanya kami berulang kali minta ke pemerintah,” ujar Benny.

Ketua Asosiasi Peritel Indonesia Roy Mandey mengatakan bakal siap mengikuti semua arahan pemerintah terkait keamanan kesehatan masyarakat. Yang penting, kata dia, pengusaha kembali diperbolehkan untuk memulai usahanya kembali. Toh menurutnya, aktivitas ekonomi juga tak bisa pulih seperti sedia kala begitu pelonggaran pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi dilakukan. Dia memprediksi hingga akhir tahun geliat ekonomi, khususnya di sektor ritel baru pulih 25-50 persen. “Tahun depan juga untuk bisa 100 persen sulit,” ujarnya.

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

16 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Harga Naik, Toko Ritel Batasi Penjualan Gula Pasir

20 jam lalu

Harga Naik, Toko Ritel Batasi Penjualan Gula Pasir

Sejumlah toko ritel melakukan pembatasan penjualan gula pasir imbas dari naiknya harga gula.

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

5 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

8 hari lalu

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

Pemerintah RI membahas langkah strategis mengurangi emisi karbon sektor industri di ajang pameran global Hannover Messe 2024 Jerman.

Baca Selengkapnya

Pengacara Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Buka Kemungkinan Pengajuan Praperadilan

16 hari lalu

Pengacara Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Buka Kemungkinan Pengajuan Praperadilan

Sebelum menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka, KPK telah lebih dulu menetapkan dua pejabat Pemkab Sidoarjo sebagai tersangka kasus korupsi.

Baca Selengkapnya

Menkominfo Budi Arie Pastikan Pemberian Insentif 5G untuk Operator: Tunggu Mei

17 hari lalu

Menkominfo Budi Arie Pastikan Pemberian Insentif 5G untuk Operator: Tunggu Mei

Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi memastikan kementeriannya bakal memberikan insentif 5G untuk operator seluler.

Baca Selengkapnya

Penjualan Ritel Daihatsu pada Maret 2024 Naik 17 Persen

23 hari lalu

Penjualan Ritel Daihatsu pada Maret 2024 Naik 17 Persen

Pada Maret 2024, penjualan ritel Daihatsu tercatat mencapai 17.352 unit atau naik sekitar 17,1 persen dibanding bulan sebelumnya.

Baca Selengkapnya

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Kritik Pemberian Insentif Pengemudi Ojol dan Kurir

25 hari lalu

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Kritik Pemberian Insentif Pengemudi Ojol dan Kurir

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia mengkritik pemberian insentif pada pengemudi ojek online dan kurir.

Baca Selengkapnya

Perusahaan Menolak Beri THR Ojol, SPAI: Tidak Manusiawi, Kami Dipaksa Kerja saat Lebaran

30 hari lalu

Perusahaan Menolak Beri THR Ojol, SPAI: Tidak Manusiawi, Kami Dipaksa Kerja saat Lebaran

Perusahaan menolak memberi THR untuk pengemudi ojek online atau Ojol. SPAI menyebut insentif yang ditawarkan perusahaan tidak manusiawi.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Tetapkan Direktur PT SMIP Tersangka Korupsi Kasus Importasi Gula

34 hari lalu

Kejaksaan Agung Tetapkan Direktur PT SMIP Tersangka Korupsi Kasus Importasi Gula

Tersangka RD beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan, sehingga penyidik Kejaksaan Agung menjemput Direktur PT SMIP itu di Pekanbaru.

Baca Selengkapnya