TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan akan terus meningkatkan efisiensi dan restrukturisasi BUMN. Salah satu kriteria BUMN yang dilebur, yaitu memiliki bisnis yang sama dengan BUMN lainnya.

"Saat ini masih banyak BUMN yang memiliki lini bisnis yang sama dan berpotensi untuk dikonsolidasi," kata Erick dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 9 Juni 2020.

Bersama dengan Kementerian Keuangan, Erick akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai tata kerja pelaksanaan Tim Restrukturisasi BUMN. Saat ini, SKB sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya Kementerian BUMN juga akan berdiskusi dengan kementerian teknis terkait.

Adapum sebelumnya jumlah BUMN mencapai 142 perusahaan, kini menjadi 107 perusahaan. Berkurangnya jumlah BUMN itu tidak lain karena lahirnya konsolidasi BUMN, diantaranya adalah sektor farmasi dan asuransi.

Dia mengatakam khususnya pada situasi pandemi Covid-19 merupakan saat yang tepat untuk melakukan restrukturisasi untuk memperkuat posisi BUMN baik posisi keuangan maupun posisi dalam industri.

"Ini akan akan turunkan terus kalau bisa ke angka 70," ujarnya.

Untuk sektor farmasi, Erick Thohir membuat holding BUMN Farmasi. Adapun PT Bio Farma (Persero) menjadi induk perusahaan. Sementara anggota perusahaannya adalah PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk.

Selain untuk efisiensi, holding ini bertujuan memperkuat kemandirian industri dan meningkatkan ketersediaan produk kesehatan.

Sementara untuk sektor asuransi, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau (BPUI) didapuk menjadi perusahaan induk dengan anggotanya yaitu PT Asuransi Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Terbentuknya holding asuransi ini dilandasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).

HENDARTYO HANGGI