TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan sejumlah suntikan dana yang diberikan untuk BUMN ujung-ujungnya demi kepentingan rakyat. Pernyataan ini disampaikan di tengah banyaknya kritikan atas suntikan modal untuk BUMN di tengah Covid-19.

"Di masa sulit ini, tak ada yang tak terdampak. Maka semua berhak mendapat dukungan," kata Yustinus dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2020.

Sebelumnya, salah satu kritikan datang dari ekonom senior Faisal Basri. Sebab, anggaran untuk BUMN lebih besar dari alokasi dana untuk UMKM yang juga terdampak. "Ini menutupi borok pemerintah lewat BUMN. Karena kalau BUMN gagal bayar, pemerintah hancur lebih," kata Faisal pada 1 Juni 2020.

Dari data yang dihimpun Faisal, Rp 152,15 triliun digunakan untuk BUMN. Dana itu tersebar untuk sejumlah BUMN, berupa Pananaman Modal Negara (PMN), pembayaran kompensasi, hingga dana talangan.

Meski demikian, Prastowo mengatakan anggaran itu diberikan secara profesional. Ia mencontohkan salah satu jenis suntikan untuk BUMN. Besarnya yaitu Rp 52,57 triliun atau sekitar 8,8 persen dari total dana pemulihan ekonomi nasional yang sebesar Rp 589,65 triliun.

Adapun rinciannya yaitu subsidi listrik Rp 6,9 triliun, bantuan sosial logistik,pangan, sembako Rp10 triliun, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk empat BUMN total Rp15,5 triliun dan talangan (investasi) untuk modal kerja bagi lima BUMN total sebesar Rp19,65 triliun.

Jika ditelusuri lebih dalam, kata Prastowo, PMN untuk BUMN pun pada akhirnya bermuara ke UMKM juga. Misalnya, anggaran untuk PT Permodalan Nasional Madani atau PNM sebesar 1,5 triliun.

Anggaran ini nantinya digunakan untuk program perempuan prasejahtera lewat Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) dan Unit Layanan Modal Mikro (PNM ULaMM). Hal yang sama, PMN ke PT BPUI sebesar Rp6 triliun (dukungan untuk Askrindo dan Jamkrindo) juga digunakan untuk penjaminan penyaluran kredit ke UMKM.

FAJAR PEBRIANTO