TEMPO.CO, Jakarta - Komite Cipta Kerja masih mengkaji terkait kapan pelatihan offline yang akan disediakan pada Program Kartu Prakerja. Karena itu, Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja pun masih belum bisa memastikan soal tersedianya pelatihan offline itu, walaupun pemerintah sudah mulai melaksanakan fase New Normal pandemi Covid-19.

"Masih dipertimbangkan, Komite Cipta Kerja sedang me-review ini," ujar Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky dalam konferensi video, Senin, 8 Juni 2020. Kendati demikian, ia mengatakan, sejak awal pelatihan offline sudah menjadi arahan dari komite kepada manajemen pelaksana untuk disediakan.

Beberapa persoalan dalam menyediakan pelatihan tatap muka, kata Panji, antara lain terkait risiko penularan Covid-19. "Walaupun ada beberapa daerah yang dianggap green light, tapi risiko penularan masih menjadi pertimbangan pemerintah," ujar dia. Karena itu, dibutuhkan penyiapan protokoler dan dibutuhkan kesiapan dari pelatihan tatap muka.

Persoalan lainnya adalah terkait harga pelatihan tatap muka yang saat ini cenderung tinggi atau di atas dana yang disiapkan. Saat ini, lantaran program tersebut didesain sebagai semi bantuan sosial, dana bantuan pelatihan yang diberikan hanya Rp 1 juta per peserta.

Padahal, kata dia, rata-rata harga pelatihan offline berkisar Rp 3-7 juta atau rata-rata Rp 5 juta per orang. Sehingga, dengan dana yang terbatas tersebut, diperkirakan banyak peserta yang tidak bisa mengakses pelatihan offline. "Ini perlu koordinasi dan market perlu menyesuaikan dengan kondisi pandemi seperti sekarang."

Karena itu, Panji tidak menutup kemungkinan ke depannya Program Kartu Prakerja juga akan menggandeng sejumlah kementerian yang punya program pelatihan juga. Berdasarkan data dari manajemen, ada sembilan kementerian dan lembaga yang sekarang memberikan pelatihan keterampilan dan menyerap jutaan peserta dengan dibiayai APBN. "Jadi kita memang perlu ada koordinasi di mana kami bisa sinkronkan Kartu Prakerja dengan pelatihan yang disediakan di berbagai kementerian," kata dia.