TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanuddin menyebut Indonesia masih belum bisa mencapai swasembada garam. Sebabnya, kebutuhan garam terus meningkat setiap tahunnya.

"Karena kebutuhan meningkat kita belum bisa swasembada. kami melihat saat ini ada kebutuhan 4,5 juta ton. Kapasitas kita baru 3,5 juta ton dari data tahun lalu 1,6 juta ton, 2,5 juta ton sekarang sudah luar biasa kenaikannya," ujar Safri dalam konferensi video, Ahad, 31 Mei 2020.

Safri mengatakan dua tahun lalu Kemenko Maritim mencanangkan Indonesia akan memproduksi 3 juta ton garam. Saat itu kebutuhan di dalam negeri masih sekitar angka itu. Namun, saat ini angka kebutuhanya melambung ke 4,5 juta ton."Jadi kalau bicara swasembada sebenarnya kita sudah mencapai target, cuma kebetulan meningkat," ujar Safri. Kenaikan kebutuhan itu disebabkan oleh adanya peningkatan penggunaan di tingkat industri.

Untuk menyokong peningkatan produksi, Safri mengatakan lahan yang telah tersedia sudah mengalami penambahan hingga di atas 30 ribu hektare, dari sebelumnya di kisaran 25 ribu hektare. Upaya berikutnya adalah dengan memperbaiki metode produksi sehingga garam yang dihasilkan bisa lebih banyak.

"Kami sudah sampaikan pada PT Garam Persero bahwa mereka umurnya sudah lebih dari umur kemerdekaan, sudah lebih 75 tahun dari jaman belanda. kami sampaikan anda harus jadi sokoguru agar penggaraman tidak lagi dilakukan secara tradisional," ujar Safri. Ia melihat saat ini produksi garam di dalam negeri masih didominasi oleh metode tradisional.

Menurut Safri produksi garam dari metode tradisional hanya bisa menghasilkan garam sekitar 50-60 ton per hektare per tahun. Padahal, dengan metode yang lebih intensif, ia memperkirakan produksi bisa 100-150 ton per hektare per tahun. Dengan angka produksi seperti itu dan lahan yang ada, ia meyakini Indonesia bisa swasembada garam.

"Itu kami sampaikan agar PT Garam bisa jadi supervisor industri pengolahan garam untuk membimbing dan membina, kualitas itu nanti kita bahas," ujar Safri. Nantinya juga bisa dilakukan pengaturan atau kebijakan untuk garam impor, sehingga harga garam lokal bisa bersaing.