TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan rencana pemerintah mencetak sawah baru di lahan gambut yang berlokasi di Kalimantan Tengah akan menggunakan skema investasi bersama BUMN.

"Arahan Presiden, mungkin akan dilakukan dengan pola investasi bersama Kementerian BUMN, kami sudah koordinasi, pemerintah hanya siapkan prasarananya," kata Basuki di kantornya di Jakarta, Jumat.

Basuki menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas dengan tema "Evaluasi PSN untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Covid 19" yang dipimpin Presiden Joko Widodo melalui konferensi video.

"Kesiapan pembukaan food estate di Kalimantan Tengah di Kuala Kapuas, di sana ada 164 ribu hektare lahan sawah yang sekarang sudah jadi sawah, bukan berupa gambut, tapi material atau batuan dan tanahnya adalah tanah aluvial di pinggir Sungai Barito," tambahnya.

Total area adalah 164 ribu hektare dan yang sekarang sudah ditanami secara tahunan sekitar 85 ribu hektare, sisanya, sekitar 75 ribu hektare berbentuk semak-semak.

"Artinya, bukan cetak sawah lagi karena ini prasarananya bukan hanya dari Sungai Barito dan Kapuas, juga dapat dilalui dengan jalan darat, jadi lebih murah," ungkap Basuki.

Pemerintah, menurut dia, hanya memperbaiki saluran irigasi baik sekunder atau primer serta teknologi olah tanam sehingga dapat menghasilkan produksi yang lebih baik.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan total potensi lahan yang dapat digarap adalah sekitar 194.598 hektare.

"Selama ini, sudah menjadi lahan produksi adalah 85.456 hektare dan tentu akan ada proyek intensifikasi atau ekstensifikasi sehingga kita punya potensi food estate yang baru," kata Airlangga.

Rencana pencetakan sawah baru di Kalimantan Tengah itu sebelumnya mendapat kritikan dari sejumlah pegiat lingkungan hidup salah satunya Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif.

Laode menilai rencana tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan hidup dan sosial budaya.

Pengeringan lahan gambut bahkan telah menimbulkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi setiap tahun, serta menimbulkan kerugian besar secara ekonomi, kesehatan, dan sosial.

Kerugian dari kejadian karhutla pada 2015 mencapai Rp221 triliun sementara kerugian pada 2019 mencapai Rp73 triliun.

Laode mengusulkan pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan kritis (degraded land) untuk produksi pertanian pangan serta mempercepat program perhutanan sosial dengan mendistribusikan izin pengelolaan kepada masyarakat.