Cara Mengurus SIKM bagi Calon Penumpang Pesawat di Masa PSBB

Jumat, 29 Mei 2020 16:00 WIB

Petugas gabungan melakukan pengecekan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta dan Surat Keterangan Kerja kepada pengendara dengan mobil bernomor polisi luar Jabodetabek di Pos Pemantauan PSBB Pasar Jumat, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Mei 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan aturan penggunaan Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) untuk membatasi warga yang keluar masuk Jakarta pada masa arus balik.. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensyaratkan surat izin keluar-masuk atau SIKM bagi warga yang ingin menuju atau meninggalkan Ibu Kota untuk keperluan khusus di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Syarat tersebut termaktub dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 47 Tahun 2020.

Dengan aturan ini, calon penumpang memerlukan waktu yang relatif panjang untuk mempersiapkan perjalanan. Apalagi, selain SIKM, penumpang harus memenuhi dokumen perjalanan sesuai dengan yang diatur oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sekretaris Dinas Pelayanan Pusat Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi DKI Jakarta Iwan Kurniawan mengatakan ada beberapa tip yang sebaiknya diketahui calon penumpang sebelum mengurus SIKM. Khususnya bagi calon penumpang pesawat yang belakangan banyak mengalami kendala.

"Karena antreannya sangat panjang," tuturnya kepada Tempo, Jumat, 29 Mei 2020.

Berikut ini beberapa tip tersebut.

1. Ketahui jenis SIKM yang akan diurus
Pemeritah Provinsi DKI Jakarta memberikan dua opsi jenis SIKM bagi calon penumpang. Pertama, surat izin keluar perjalanan sekali. Surat ini berlaku untuk warga yang ingin meninggalkan Jakarta, namun tidak kembali lagi dalam waktu dekat.

Sedangkan kedua adalah surat izin keluar perjalanan berulang. Ini berlaku untuk perjalanan pergi-pulang bagi warga berdomisili di Jakarta yang akan melakukan perjalanan khusus ke luar Jabodetabek.

SIKM ini tidak ada batas masa berlaku. Namun, hanya dapat dipakai satu kali oleh satu orang. "Dalam situs tertera jelas, untuk sekali jalan," tuturnya. Adapun warga domisili Jakarta yang akan ke wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tidak memerlukan SIKM DKI.

2. Syarat SIKM
Ada dua jenis syarat SIKM yang ditetapkan Pemerintah Provinsi. Di antaranya untuk warga berdomosili Jakarta dan warga berdomisili non-Jabodetabek.

Untuk warga domisili Jakarta, syarat yang harus dilengkappi adalah sebegai berikut.
- Surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW tempat tinggalnya,
- surat pernyataan sehat bermaterai
- surat keterangan perjalanan dinas untuk perjalanan sekali dan surat keterangan bekerja di tempat kerja untuk perjalanan berulang. Sedangkan bagi pengusaha yang memiliki usaha di luar Jabodetabek, mereka harus melampirkan surat keterangan memiliki usaha dan diketahui pejabat berwenang,
- melampirkan pas foto berwarna,
- memindai KTP.

Kemudian untuk warga non-Jabodetabek, syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.
- Surat keterangan dari kelurahan/desa asal,
- surat sehat bermaterai,
- surat tugas/undangan dari instansi tempat bekerja di Jakarta
- surat jaminan bermaterai dari keluarga atau tempat kerja yang berada di Jakarta, diketahui oleh Ketua RT setempat,
- surat keterangan domisili temapt tinggal dari keluarah di Jakarta untuk pemohon dengan alasan darurat,
- melampirkan pas foto berwarna
- memindai KTP.

3. Mengurus jauh-jauh hari
Iwan meminta masyarakat mengurus SIKM jauh-jauh hari. Sebab, saat ini, antrean pembuatan SIKM sangat panjang. "Data per Rabu kemarin sudah ada 10,7 juta orang yang mengurus," tuturnya.

Hal itu menyebabkan laman pengurusan SIKM melalui Jakevo sulit diakses. Berdasarkan pantauan Tempo, beberapa kali laman Jakevo menunjukkan kode "Error 504".

4. Membeli tiket pesawat setelah SIKM terbit
Agar tak sia-sia membeli tiket pesawat, Iwan menyarankan calon penumpang harus lebih dulu mengantongi SIKM. "Setelah itu baru beli tiket," katanya. Apalagi, seandainya server lancar, Iwan menyebut SIKM bisa terbit hanya dalam waktu satu hari.

Selain itu, sebaiknya calon penumpang memantau terus perkembangan penerbangan tiap-tiap maskapai. Karena, jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu.

5. Syarat lainnya dari pemerintah pusat
Belakangan, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 merilis Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020. Dalam surat itu, Tim Gugus Tugas mensyaratkan calon penumpang harus mengantongi hasil tes PCR atau rapid test yang menunjukkan dirinya negatif virus corona. Hasil tes PCR itu berlaku untuk 7 hari. Sedangkan rapid test berlaku 3 hari. Aturan ini berlangsung selama masa pembatasan angkutan penumpang digalakkan, yakni rencananya hingga 7 Juni nanti.

<!--more-->

Sebelumnya, Lion Air Group melaporkan bahwa sejumlah penumpangnya membatalkan perjalanan karena tak mengantongi syarat anyar yang ditetapkan pemerintah pusat maupun provinsi. "Banyak calon penumpang tidak bisa terbang dan harus kembali dengan segala biaya yang telah dikeluarkan hanya karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman atas ketentuan yang harus dipenuhi," ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro.

Danang berkesimpulan, masyarakat masih membutuhkan waktu untuk memahami ketentuan yang disyaratkan pemerintah saat akan melakoni perjalanan khusus. Selain itu, calon penumpang memerlukan waktu untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.

Maskapai pun akhirnya menghentikan penerbangan rute domestiknya untuk sementara mulai 27 hingga 31 Mei 2020.
Selama operasional maskapai dihentikan, Danang menerangkan perseroannya akan lebih dulu melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan melalui website dan kantor-kantor cabang.


FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Berita terkait

Jangan Lupakan Masa Pandemi Covid-19: Protokol Kesehatan, Jaga Jarak, Pakai Masker hingga Rapid Test

58 hari lalu

Jangan Lupakan Masa Pandemi Covid-19: Protokol Kesehatan, Jaga Jarak, Pakai Masker hingga Rapid Test

Saat Pandemi Covid-19 berbagai kehidupan 'normal' berubah drastis. Saat itu yang kerap terdengar seperti protokol kesehatan, jaga jarak, rapid test.

Baca Selengkapnya

Jokowi Cerita Sempat Bingung dengan Singkatan PPKM dan PSBB

20 Maret 2023

Jokowi Cerita Sempat Bingung dengan Singkatan PPKM dan PSBB

Presiden Jokowi mengaku sempat bingung dengan istilah PSBB dan PPKM yang sempat diberlakukan saat pandemi Covid-19 melanda.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kembali Cerita Soal Kebijakan di Awal Pandemi Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen Kalau Lockdown

29 Januari 2023

Jokowi Kembali Cerita Soal Kebijakan di Awal Pandemi Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen Kalau Lockdown

Untuk ketiga kalinya, Presiden Jokowi bercerita soal kebijakan yang dia ambil di awal pandemi Covid-19 dengan tidak menerapkan lockdown.

Baca Selengkapnya

Bapanas dan Pemprov DKI Jakarta Uji Rapid Test Residu Komoditas Pangan

21 Januari 2023

Bapanas dan Pemprov DKI Jakarta Uji Rapid Test Residu Komoditas Pangan

Badan Pangan Nasional atau Bapanas berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan keamanan pangan segar.

Baca Selengkapnya

Bos Taman Impian Jaya Ancol Yakin Rugi Berubah jadi Untung Tahun Ini, Kenapa?

30 Juni 2022

Bos Taman Impian Jaya Ancol Yakin Rugi Berubah jadi Untung Tahun Ini, Kenapa?

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Teuku Sahir Syahali yakin perseroan bisa meraup laba pada semester pertama tahun 2022.

Baca Selengkapnya

Gonta-ganti Istilah Selama Pandemi Covid-19 dari PSBB sampai PPKM Level 3

15 Februari 2022

Gonta-ganti Istilah Selama Pandemi Covid-19 dari PSBB sampai PPKM Level 3

Sepanjang pandemi Covid-19 istilah pembatasan warga bolak balik ganti nama, mulai PSBB hingga PPKM, bahkan pernah muncul PPKM Darurat.

Baca Selengkapnya

Jakarta PPKM Level 3, Polisi Tetap Berlakukan Ganjil Genap

7 Februari 2022

Jakarta PPKM Level 3, Polisi Tetap Berlakukan Ganjil Genap

Polda Metro Jaya masih menunggu Instruksi Mendagri soal PPKM Level 3 di Jakarta, apakah akan ada peniadaan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

IDEAS Soroti Angka Kemiskinan Turun, tapi Pengangguran Bertambah Jadi 9,1 Juta

21 Januari 2022

IDEAS Soroti Angka Kemiskinan Turun, tapi Pengangguran Bertambah Jadi 9,1 Juta

Lembaga Riset IDEAS menyebut kinerja penanggulangan kemiskinan di 2021 tak berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja.

Baca Selengkapnya

Kaleidoskop 2021: Utak-atik Syarat Perjalanan, Libur Nasional dan Karantina

28 Desember 2021

Kaleidoskop 2021: Utak-atik Syarat Perjalanan, Libur Nasional dan Karantina

Pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk membatasi kegiatam dan perjalanan masyarakat demi meminimalisir penularan Covid-19.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pertimbangkan Penggunaan SIKM Kembali Saat PPKM Level 3

24 November 2021

Pemprov DKI Pertimbangkan Penggunaan SIKM Kembali Saat PPKM Level 3

Wagub DKI Riza Patria mengungkap rencana Pemprov menerbitkan lagi aturan SIKM selama penerapan PPKM Level 3 di Libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Baca Selengkapnya