PUPR: 20 Ribu Debitur Ajukan Keringanan KPR FLPP

Minggu, 24 Mei 2020 15:43 WIB

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono (kedua kiri) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kiri) menyaksikan pemasangan "box girder" terakhir pada pembangunan Simpang Susun Semanggi di kawasan Semanggi, Jakarta, 25 April 2017 malam. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan telah memetakan dan mengidentifikasi debitur fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang terkena dampak Covid-19.

Badan Layanan Umum itu sebelumnya mencatat ada 273.604 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diprediksi terdampak Covid-19 di 37 bank penyalur. Sementara itu, sekitar 20.720 debitur sudah mengajukan permohonan keringanan secara langsung.

Direktur Utama Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Arief Sabaruddin mengatakan bahwa saat ini pihaknya tinggal menunggu payung hukum terhadap proses relaksasi untuk MBR.

"Hal ini dikarenakan biaya relaksasi yang diberikan membutuhkan petunjuk teknis guna pedoman bagi bank penyalur FLPP," katanya dikutip situs resmi PPDPP, Minggu 24 Mei 2020.

Arief mengatakan bahwa tindak lanjut tersebut saat ini ada di tangan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyusul adanya rekstrukturisasi kredit perbankan.

Advertising
Advertising

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teguh Supangkat menyatakan bahwa terkait kebijakan relaksasi, perbankan diminta menyusun petunjuk teknis tersebut dan restrukturisasi pembiayaan.

Saat ini, kata dia, risiko kredit macet alias non-performing loan (NPL) kredit pemilikan rumah (KPR) masih di bawah 3 persen, sedangkan KPR ruko berkisar 5 persen.

"Selain dari sisi potensi kualitasnya, pertumbuhannya KPR saat ini relatif stabil, berkisar 6 persen sampai 7 persen per tahun, masih positif,” ujarnya.

Dari sisi perbankan, Kepala ekonom PT Bank Negara Indonesia (BTN) Tbk., Ryan Kiryanto mengatakan dengan kondisi Covid-19, proses assessment calon debitur lebih berhati-hati agar terhindar dari kendala terutama terhadap kemampuan angsuran ke depan.

"Hampir semua segmen yang terdampak Covid-19, tidak mengenal kasta. Kepada pekerja formal yang di luar skenario sebelumnya, seperti pariwisata, cukup terpukul dan perlu menerima restrukturisasi," katanya.

Berita terkait

Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Dikebut, Ada 2 Alasan

1 hari lalu

Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Dikebut, Ada 2 Alasan

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan Jalan Tol Semarang-Demak merupakan proyek strategis nasional (PSN) .

Baca Selengkapnya

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

2 hari lalu

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal 2.086 hektare lahan di IKN yang masih bermasalah.

Baca Selengkapnya

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

2 hari lalu

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

2 hari lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

2 hari lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan groundbreaking keenam di IKN dilakukan akhir Mei atau awal Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

2 hari lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

3 hari lalu

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN patuh dan taat hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman ke Lapas Sukamiskin Bandung

6 hari lalu

KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman ke Lapas Sukamiskin Bandung

Hakim memvonis eks Kadis PUPR Papua, Gerius One Yoman dengan hukuman empat tahun delapan bulan penjara dan uang pengganti Rp 4,5 miliar.

Baca Selengkapnya