TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Muhammad Jusuf Kalla mengatakan penanganan Covid-19 melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berdampak pada kinerja ekonomi nasional. Kondisi itu, niscaya menekan daya beli masyarakat.

Tidak hanya berdampak pada ekonomi, Kalla menilai pandemi ini berdampak sosial akibat bertambahnya pengangguran, kemiskinan dan dampak lainnya. “Dan di sinilah peran pemerintah memberikan BLT (bantuan langsung tunai), agar tidak terjadi masalah sosial di masyarakat. Dalam situasi seperti ini, masyarakat harus ditingkatkan daya belinya dengan diberikan BLT supaya dia membeli sesuatu,” kata dia dalam sesi webinar bertajuk 'Segitiga Virus Corona' yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Selasa, 19 Mei 2020.

Dengan BLT, kata JK, ekonomi di setiap wilayah bisa lebih hidup. Sebab masyarakat akan membelanjakan dana tersebut untuk kebutuhan hidupnya.

Menurutnya, BLT lebih tepat daripada bantuan sembako. Pasalnya, kebutuhan setiap masyarakat berbeda-beda. Di samping itu, penyaluran bantuan ini akan jauh lebih cepat.

Dia berkaca pada distribusi BLT kepada masyarakat pada 2005 yang berlangsung hanya dalam kurun waktu 1 bulan.

“Jika diberi sembako, mungkin saja dia tidak butuh barang-barang tertentu misalnya tepung terigu dan gula, tetapi lebih butuh beras. Ini lebih fleksibel untuk menghidupkan ekonomi rakyat.”

Kalla menambahkan penyaluran BLT saat ini berbeda dengan realisasi bantuan serupa pada 2005 atau ketika dia pertama kali menjabat Wakil Presiden Indonesia. Kala itu tak terjadi krisis, tetapi pemerintah memberikan BLT sebagai kompensasi atas pemangkasan subsidi bahan bakar minyak atau BBM.

Saat itu, kata dia, pendapatan masyarakat masih tetap sama dibandingkan sebelum subsidi BBM dikurangi. BLT itu diberikan agar belanja masyarakat tetap stabil kendati terjadi penghapusan subsidi atau kenaikan harga BBM.

“Masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dan angkutan umum terdampak sehingga kami beri BLT agar daya beli stabil. Kalau sekarang, masyarakat tidak bekerja dan pendapatan berkurang,” kata Kalla.

Akhir bulan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah telah memperluas pemberian bantuan sosial dengan anggaran tambahan sebanyak Rp 110 triliun dalam APBN 2020. Anggaran Rp 110 triliun itu akan dialokasikan untuk tambahan jaring pengamanan sosial sebesar Rp 65 triliun, kebutuhan pokok dan operasi pasar sebesar Rp 25 triliun, dan penyesuaian anggaran pendidikan sebesar Rp 20 triliun.

Jaring pengaman sosial di antaranya berupa bantuan untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 8,3 triliun, bantuan kartu sembako Rp 15,5 triliun, diskon tarif listrik Rp 3,5 triliun, insentif perumahan Rp 1,5 triliun, bantuan sembako Jabodetabek dan bansos tunai non-Jabodetabek Rp 19,6 trilun, serta jaring pengamanan sosial lainnya sebesar Rp 6,5 triliun.

BISNIS