TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyatakan pusat perbelanjaan siap beroperasi kembali setelah sekitar dua bulan harus tutup akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Wakil Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja memastikan kesiapannya kapan pun apabila sudah mendapatkan restu, baik dari pemerintah pusat atau pun daerah.

"Kami siap untuk beroperasi kembali setiap saat. Kami telah mempersiapkan protokol kesehatan untuk dilaksanakan secara disiplin," ujar Alphonzus kepada Tempo, 18 Mei 2020.

Meski begitu, Alphonzus belum bisa memastikan kapan pemerintah siap melonggarakan PSBB agar pusat perbelanjaan diizinkan dibuka kembali. Menurut Alphonzus, pemulihan ekonomi memang perlu dilakukan setelah hampir tiga bulan terpuruk akibat pandemi Covid-19. Alphonzus menilai dampak pandemi tersebut sangat memprihatinkan.

"Tapi, tentunya tetap harus disertai dengan perhatian terhadap kesehatan masyarakat karena wabah Covid-19 belum berakhir," kata Alphonzus.

Alphonzus mengatakan akan ada pengaturan operasional pusat perbelanjaan baik itu untuk karyawan pusat perbelanjaan, karyawan penyewa, karyawan mitra kerja, dan pengunjung. Beberapa yang harus dipatuhi adalah kewajiban menggunakan masker, pemeriksaan suhu tubuh, pembatasan jarak, dan pembatasan jumlah orang berkumpul.

"Nantinya, akan ada petugas khusus yang akan selalu berkeliling untuk mengingatkan dan menegur semua orang yang belum memenuhi protokol Kesehatan," ujar Alphonzus.

Ketua APPBI DKI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan masih menunggu arahan resmi dari Pemerintah DKI Jakarta soal pembukaan kembali pusat perbelanajaan atau mall. Meski pengelola mall siap setiap saat, Ellen mengatakan hal itu tidak bisa berjalan apabila pemilik gerai belum siap. Menurut dia, butuh waktu maksimal sekitar satu pekan sebelum tanggal pembukaan dilakukan bagi para gerai, baik untuk mempersiapkan karyawan dan juga bahan baku makanan atau minuman.

"Untuk itu kami juga minta agar Pemprov DKI dapat segera mengumumkan tentang masalah PSBB yang akan berakhir di tanggal 22 Mei ini, sehingga para tenant cukup waktu untuk memulai kembali usahanya," tutur Ellen.

Wakil Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Fetty Kwartati mengatakan juga telah mengirim permohonan kepada pemerintah untuk membuka pusat perbelanjaan sebelum Lebaran. Namun belakangan, Fetty mengatakan asosiasi mengusulkan agar pembukaan pusat perbelanjaan pada 8 Juni mendatang.

"Proposal sebelumnya memang untuk buka sebelum lebaran. Namun, secara waktu kurang memungkinkan jadi dilakukan tanggal penyesuaian mengikuti fase-fase yang ditentukan," ujar Fetty.

Secara paralel, Fetty menuturkan asosiasi mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai permintaan pemerintah untuk implementasi rencana tersebut. Saat ini, kata Fetty, protokol kesehatan oleh peritel masih terus dikaji. Adapun permohonan pembukaan pusat perbelanjaan baru dikirimkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Karena kegiatan peritel paling banyak di Jakarta," ujar Fetty.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso belum bisa memastikan waktu yang tepat untuk membuka pusat perbelanjaan. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Susiwijono mengatakan pengurangan pembatasan dan pembukaan kegiatan ekonomi akan dilakukan secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, keputusan harus mengacu pada fakta dan datayang lengkap dan terukur.

"Saat ini semua angka masih dibahas dengan semua kementerian/lembaga terkait dan dengan Gugus Tugas. Supaya dalam pelaksanaannya nanti bisa efektif dan sejalan dengan upaya pencegahan Covid-19," ujar Susiwijono.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengatakan pembukaan kegiatan ekonomi sangat bergantung pada kondisi dan kesiapan daerah masing-masing. Tentunya, ujar Wishnutama persiapan protokol kesehatan harus sesuai dengan yang ditetapkan. Setelah itu, protokol tersebut harus melalui simulasi, soasialisasi, uji coba. Setelah itu, ujar Wisnhnutama, pemerintah baru bisa membukaan kegiatan ekonomi ecara bertahap.

"Kami sedang koordinasi dengan daerah karena kami harus pastikan kondisi Covid-19 di daerah tersebut dan kesiapan daerah masing-masing dan harus memastikan pelaksanaan dapat terlaksana dengan baik dan aman," ujar Wishnutama.