TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) telah mengantisipasi adanya peringatan krisis pangan dari Organisasi Pangan Dunia (FAO). Kemendes menyatakan telah menyiapkan lahan pertanian seluas 75 ribu hektare di wilayah Kalimantan.

"Untuk menopang ketahanan pangan terkait warning dari FAO yang akan terjadi krisis pangan, kita telah menyiapkan lahan intensifikasi pertanian di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan dengan lahan kurang lebih 75.000 hektar (Ha)," kata Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar saat rapat virtual bersama Komisi V DPR-RI, Senin 11 Mei 2020.

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan target produksi pangan sebanyak lima ton per hektare. Proyek ini pun menggandeng kerja sama dengan warga desa setempat yang kehilangan pekerjaan akibat adanya pandemi viris Corona atau Covid-19.

"Ini tentu tidak bisa berjalan sendiri dan kami dari beberapa hari terakhir sudah melakukan diskusi dengan Kementerian Perekonomian, PUPR dan Kementerian Pertanian," ujarnya.

Menurut Abdul, untuk membiayai produksi sawah tersebut pihaknya menggunakan dana dari program padat karya tunai. Di mana dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan produktif selain pembangunan infrastruktur desa.

Tak hanya itu, guna memperkuat ketahanan pangan nasional upaya diversifikasi pertanian juga dilakukan pada lahan-lahan milik desa yang masih kosong.

Hal itu dilakukan, kata Abdul, lantaran dalam kondisi pandemi seperti ini komoditas pertanian yang sebelumnya mengandalkan impor tak bisa lagi diharapkan guna memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Sebab, negara-negara eksportir akan cenderung menutup diri untuk mengekspor hasil pertanian untuk kepentingan negaranya masing-masing.

Abdul menyatakan, hasil pemanfaatan lahan pertanian itu bisa digunakan untuk warga desa atau dijual kemudian uangnya masuk dalam pendapatan desa. "Ini juga arah dari padat karya tunai desa di mana data terakhir tanggal 9 Mei 2020 sudah terserap Rp 6,8 triliun yang dialokasikan untuk 50.514 desa seluruh Indonesia," kata dia.