Sri Mulyani: Pemerintah Belum Longgarkan PSBB Covid-19

Reporter

Caesar Akbar

Editor

Budi Riza

Jumat, 8 Mei 2020 23:25 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, 26 Maret 2020. KTT tersebut membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan COVID-19. ANTARA/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah tidak ingin terburu-buru melakukan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di tengah wabah virus Corona. Dia mengatakan Presiden dan kabinetnya selalu melihat data perkembangan wabah Covid-19 dalam mengambil kebijakan.

Di semua negara, kata Sri Mulyani, dilakukan sejumlah penyesuaian kebijakan. "Ada yang sudah tidak sabar karena ekonominya terpukul sangat besar, kemudian mereka buru-buru membuka. Habis itu mereka menyesal dan menutup lagi. Kan hal itu yang tidak kita inginkan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Jumat, 8 Mei 2020.

Sri Mulyani mengatakan semua kebijakan pemerintah diambil berdasarkan data. Sehingga, Presiden bakal menyesuaikan kebijakan lagi jika kondisi dinilai sudah mengalami perkembangan positif. Misalnya, pertumbuhan kasus baru ineksi virus Corona atau Covid-19 sudah melandai. "Begitu data menunjukkan adanya perkembangan positif, berarti adjustment dari policy harus dilakukan," ucapnya.

Karena itu, kata Sri Mulyani, pemerintah bersikap konsisten meminta rakyat untuk menjaga agar tidak ada penularan penyakit di lingkungannya. Kalau ada sekelompok atau sebagian orang tidak ikut menjaga, virus bisa melebar ke mana-mana. "Makanya, selalu disebutkan keputusan Presiden. Makanya dibuat rapat setiap minggu kan tujuannya untuk melihat development tadi."

Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga akan melihat berbagai perkembangan riset. Dia mengatakan riset adalah salah satu informasi yang dijadikan bahan evaluasi pemerintah untuk mengambil kebijakan.

Sri Mulyani menegaskan faktor kesehatan menjadi faktor utama dalam pengambilan kebijakan. Namun, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan keuangan dalam pengambilan kebijakan.

"Kami harus membuat langkah yang bisa menjaga keseimbangan antara kesehatan dan kemanusiaan tidak bisa dikompromi. Tapi kegiatan sosial ekonomi mulai bisa dipulihkan secara berangsur," kata Sri Mulyani.

Hari ini, juru bicara penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan masih ada penambahan pasien positif virus Corona di Indonesia. "Sehingga total 13.112 kasus, 2.494 pasien sembuh, dan kematian menjadi 943 orang," kata Yurianto, Jumat, 8 Mei 2020.

CAESAR AKBAR | AJI NUGROHO

Berita terkait

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

5 jam lalu

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat tiga hal utama dari pertemuan tersebut, yaitu outlook dan risiko ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

19 jam lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

1 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

2 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

2 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

2 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

2 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya