Bangun di Lahan Konservasi Kena Pajak Tinggi

Reporter

Editor

Jumat, 5 September 2008 20:22 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan mengenakan pajak tinggi kepada pengembang yang membangun di kawasan hijau atau konservasi. "Pengenaan pajak tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak akibat pemanfaatan ruang,” ujar Deputi Bidang Tata Lingkungan kementrian Lingkungan Hidup Hermin Rosita, Jumat (5/9).

Kebijakan itu, kata dia, akan dilakukan sebagai instrumen pembatasan penyediaan infrastruktur penggunaan ruang di kawasan konservasi dan resapan air. “Besarannya masih dalam kajian,” katanya. Menurut Hermin, pengenaan pajak lingkungan akan dimasukkan sebagai pajak dan retribusi daerah. Selain disinsentif, pemerintah akan memberikan insentif kepada pengembang yang tidak menggunakan lahan konservasi dan serapan air untuk infrastruktur. Bentuknya, berupa keringanan pajak, subsidi silang atau imbalan sewa ruang.

Deputi Menteri Kordinator Perekonomian Bidang Infrastruktur Bambang Susantono mengatakan, pemerintah daerah harus menyesuiakan perencanaan tata ruang dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan wilayah.

GUNANTO ES

Berita terkait

Warga Soal Ramalan Jakarta Tenggelam: Tiru Belanda dan Tambah Area Penyerapan

4 September 2021

Warga Soal Ramalan Jakarta Tenggelam: Tiru Belanda dan Tambah Area Penyerapan

Prediksi Jakarta tenggelam tak sampai 30 tahun lagi tengah menjadi sorotan publik bahkan dunia internasional.

Baca Selengkapnya

Aktivis Yogya Minta Lahan Telantar Jadi Ruang Terbuka Hijau

29 Februari 2016

Aktivis Yogya Minta Lahan Telantar Jadi Ruang Terbuka Hijau

Pembangunan hotel yang memakan lahan potensial terus berlangsung, sementara lahan telantar dibiarkan tak menjadi ruang terbuka hijau.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa di Malang Kembangkan Model Reservoir Air Hujan  

11 September 2015

Mahasiswa di Malang Kembangkan Model Reservoir Air Hujan  

Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang mengembangkan model pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan air bersih di gedung perkantoran.

Baca Selengkapnya

Sultan Yogya Minta Benih Tanaman untuk Lahan Kritis

15 Juni 2015

Sultan Yogya Minta Benih Tanaman untuk Lahan Kritis

Pemberdayaan lahan kritis masuk kebijakan rehabilitasi untuk meningkatkan pendapatan petani.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Lahan di Jawa Barat Kritis

16 Desember 2010

Ratusan Ribu Hektare Lahan di Jawa Barat Kritis

Sekitar 151 ribu hektar lahan yang tersebar di 26 kota/ kabupaten di Jawa Barat, kondisinya kritis.

Baca Selengkapnya

Hampir Sebulan Disegel, Nasib Eks Taman Ria Tak Jelas  

22 Agustus 2010

Hampir Sebulan Disegel, Nasib Eks Taman Ria Tak Jelas  

Tak jelas juga sampai kapan lahan itu akan disegel. "Kalau urusan jadi apanya, itu Gubernur atau Dinas Tata Ruang. Yang memastikan bukan kami."

Baca Selengkapnya

Lahan Kritis Kabupaten Cirebon Mencapai 3.834 Hektare  

16 Juli 2010

Lahan Kritis Kabupaten Cirebon Mencapai 3.834 Hektare  

Jumlah tersebut terdiri dari 2.307,07 hektare lahan kritis yang terdapat di darat, dan 1.527,38 hektare di pantai.

Baca Selengkapnya

Luas Rawa Palembang Menyusut dari 22.000 Jadi 7.300 Hektare

14 Januari 2010

Luas Rawa Palembang Menyusut dari 22.000 Jadi 7.300 Hektare

Pembangunan perumahan mewah dan gedung perkantoran membuat luas rawa di kota Palembang, Sumatera Selatan, menyusut dari 22.000 hektare menjadi sekitar 7.300 hektare.

Baca Selengkapnya

Alih Fungsi Lahan Akibatkan Daerah Rawan Banjir di Jawa Tengah Meluas

13 Januari 2010

Alih Fungsi Lahan Akibatkan Daerah Rawan Banjir di Jawa Tengah Meluas

Banyaknya alih fungsi lahan di Jawa Tengah mengakibatkaan daerah rawan banjir di wilayah itu dari tahun ke tahun semakin meluas.

Baca Selengkapnya

Keterwakilan Masyarakat di Dewan Citarum Minim

16 Desember 2008

Keterwakilan Masyarakat di Dewan Citarum Minim

Keterwakilan masyarakat dalam penataan kawasan sungai Citarum semakin minim. Dari 12 orang anggota Dewan Sumber Daya Alam Wilayah Citarum, hanya 5 orang yang menjadi wakil masyarakat.

Baca Selengkapnya