Di KTT Non Blok, Jokowi Minta Keringanan Utang Negara Berkembang

Reporter

Egi Adyatama

Selasa, 5 Mei 2020 07:52 WIB

Presiden Joko Widodo memimpin pengucapan sumpah jabatan Ketua Mahkamah Agung (MA) terpilih Muhammad Syarifuddin di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 30 April 2020. Muhammad Syarifuddin resmi dilantik sebagai Ketua MA periode 2020-2025 menggantikan Hatta Ali yang memasuki pensiun. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerukan perlunya kemitraan global bagi negara-negara berkembang di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin malam, 4 Mei 2020. Salah satunya lewat keringanan utang bagi negara-negara berkembang.

"Kita perlu suarakan dan perjuangkan komitmen bantuan pembangunan dan kemanusiaan, keringanan utang, maupun kewajiban pembayaran utang dari official creditors dapat dialihkan untuk pembiayaan penanganan Covid-19,” kata Jokowi dalam keterangan tertulis.

Jokowi mengatakan komitmen G-20 untuk penangguhan pembayaran utang bagi negara berpendapatan rendah perlu diimplementasikan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai KTT mengatakan kewajiban pembayaran utang negara berkembang, seharusnya bisa dialihkan ke pembiayaan untuk penanganan Covid-19 atau debt swap Covid-19 dari official creditors.

"Ini penting untuk disampaikan karena banyak sekali negara berkembang terutama less develop countries yang mengalami kesulitan dalam menangani Covid-19," kata Retno.

Di akhir sambutannya, Jokowi menegaskan bahwa multilateralisme harus tetap menjadi landasan kerja sama internasional.

“Ke depan, negara berkembang harus berjuang untuk memperbaiki tata kelola kesehatan global agar kita lebih siap menangani pandemi di masa depan,” kata Jokowi.

Dalam KTT tersebut, Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

1 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

5 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

7 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

18 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

18 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

20 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

23 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya