TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pandemi Covid-19 telah menyebabkan sekitar satu juta lebih pekerja informal dirumahkan dan 375 ribu pekerja formal terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Untuk itu, Jokowi meminta agar mereka diprioritaskan dalam program Kartu Prakerja.

“Informasi terakhir, yang mendaftar prakerja sudah 8,4 juta orang. Padahal jatahnya hanya untuk 5,6 juta orang. Jadi, saya minta agar korban PHK dapat prioritas,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas via telekonferensi dari Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 30 April 2020.

Untuk mencegah meluasnya PHK, Jokowi berharap program stimulus ekonomi benar-benar diimplementasikan sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh para pelaku usaha.

“Saya ingatkan, agar berbagai paket stimulus ekonomi diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen tidak melakukan PHK,” ujar Jokowi.

Untuk sektor usaha formal yang jumlah pekerjanya mencapai 56 juta orang, kata Jokowi, diminta adanya skema program yang meringankan beban mereka.

“Insentif pajak sudah, kemudian relaksasi pembayaran iuran BPJS, keringanan dalam pembayaran kredit atau pinjaman, saya kira ini skema yang baik,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta pekerja di sektor informal yang jumlahnya sekitar 70,5 juta orang dimasukkan dalam program jaring pengaman sosial. “Bagi pekerja informal yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan miskin, pastikan mereka mendapatkan bantuan sosial baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Presiden.

Kepala negara juga meminta Kementerian Desa, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan kementerian-kementerian lainnya memperbanyak program padat karya tunai sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja.

“Terakhir, saya minta berikan perlindungan kepada para pekerja migran kita, baik yang sudah kembali ke tanah air maupun yang masih berada di luar negeri. Kita telah mengirimkan paket sembako untuk para pekerja migran kita di Malaysia dan saya minta ini agar diteruskan,” ujar Jokowi.

DEWI NURITA