TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan kelangkaan alat perlindungan diri (APD) bukan didorong oleh tak mampunya negara membelanjakan kebutuhan kesehatan. Menurut dia, kondisi ini disebabkan oleh adanya adanya ketimpangan antara suplai dan kebutuhan yang meningkat tajam.

"Masalah APD, ventilitator, itu saya jelasan sekali lagi masalahnya bukan karena kita tidak mampu, bukan karena uangnya. Yang jadi bottleneck adalah supply side-nya," ujar Sri Mulyani dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Kamis, 30 April 2020.

Sri Mulyani menerangkan, negara telah melakukan refocusing anggaran untuk memprioritaskan belanja pada pengadaan alat-alat kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 yang disetujui DPR, besarnya anggaran untuk kesehatan ini mencapai 75 triliun.

Dari angka tersebut, secara terperinci, belanja kebutuhan penanganan wabah virus Corona atau Covid-19 dialokasikan sebesar Rp 65,8 triliun. Sedangkan untuk bantuan iuran mandiri peserta BPJS Kesehatan kelas III mencapai Rp 3 triliun.

Kemudian, untuk insentif tenaga medis sebesar Rp 5,9 triliun. Terakhir, dana santunan kematian mencapai sebesar Rp 0,3 trilun.

Sri Mulyani menlanjutkan, saat ini pengadaan alat-alat kesehatan itu menjadi wewenang Tim Gugus Tugas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan. "Jadi pelaksanaan pengadaannya tergantung pihak-pihak tersebut. Tidak ada alasan tidak ada anggaran," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa menyatakan APD yang diproduksi oleh industri tekstil dan produk tekstil (TPT) belum terserap dengan baik oleh pemerintah maupun pasar. Padahal, diversifikasi dari industri tekstil ini diharapkan mampu menopang kebutuhan tenaga medis di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Setidaknya lebih dari 50 ribu potong yang sudah diproduksi dan akan bertambah terus setiap harinya. “Kalau dihitung dengan bahan bakunya, kami sudah siap 1,8 juta potong dan sisanya dalam proses dijahit. Teman-teman asosiasi sudah bingung sekali kalau produksi terus tapi tidak ada yang menyerap bagaimana?” tutur Jemmy kepada Tempo, Rabu, 29 April 2020.

Jemmy mengatakan sebagian perusahaan mulai mendiversifikasi produknya untuk membuat APD dengan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perindustrian. Menurut Jemmy, perusahaan sudah mengikuti panduan dan uji coba yang harus dilalui, baik itu untuk perlindungan level I, II, dan III di Balai Besar Tekstil (BBT), Bandung, Jawa Barat.

Namun, khusus pengujian APD untuk level III hingga saat ini belum tersedia di dalam negeri. “Kalau level I dan II sebetulnya sudah bisa didistribusikan. Namun, sampai saat ini masih menumpuk di gudang-gudang karena masih menunggu PO (purchase order),” ujar Jemmy.

LARISSA HUDA