TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan orang dengan kepentingan bisnis dimungkinkan untuk menggunakan penerbangan komersial.

"Jadi yang boleh berjalan itu arahan Presiden, mereka yang berbisnis bukan yang mudik," kata Budi Karya di Jakarta melalui konferensi virtual pada Senin, 27 April 2020.

Budi Karya menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas internal terkait penanganan Covid-19 yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga melalui fasilitas konferensi via video.

Kemunculan Budi Karya dalam rapat tersebut adalah yang pertama sejak pertengahan Maret 2020 lalu dinyatakan positif Covid-19. Saat ini Budi Karya masih menjalani isolasi mandiri di rumah hingga 5 Mei 2020.

Sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama asa Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Ruang lingkup dari peraturan tersebut adalah larangan sementara penggunaan sarana transportasi umum, baik untuk transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, serta kendaraan pribadi dan sepeda motor, dengan tujuan keluar dan atau masuk wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), wilayah zona merah penyebaran Covid-19, dan Jabodetabek atau wilayah aglomerasi lainnya yang telah ditetapkan PSBB.

Dengan Permenhub itu penerbangan dalam negeri dan internasional baik berjadwal maupun sewa pada 24 April-1 Juni 2020 dihentikan, kecuali penerbangan logistik dan kargo.

Namun ada penerbangan yang dikecualikan yaitu untuk penerbangan pimpinan lembaga tinggi negara, wakil kenegaraan untuk organisasi internasional, organisasi penerbangan khusus pemulangan WNI/WNA, penegakan hukum, pelayanan darurat petugas penerbangan, operasional kargo penting dan penerbangan penting lain seizin menteri dalam penanganan Covid-19.

"Tadi ada catatan permintaan pebisnis diperkenankan naik pesawat, saya bilang monggo tapi protokol kesehatan harus ketat, jangan (diatur) di kami. Kami menyediakan hanya 1 atau 3 flight tapi protokol jangan di kami supaya ada fairness. Saya minta dari Pak Doni (Munardo) yang atur, supaya jangan nanti dikira saya bisnis," kata Budi Karya.

Budi Karya juga masih mempertimbangkan asas persamaan terkait diskresi tersebut.

"Namun juga ada asas equality, kalau yang minta udara, bus gak boleh nanti orang miskin bilang masa cuma yang kaya yang boleh? Jadi harus hati-hati. Kalau yang minta udara, ini harus berlaku juga di semua moda dengan protokol ketat dan jangan di kami (protokolnya), kami tinggal angkut saja," ungkap Budi Karya.

Menhub pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri.

"Akan ada 6 klaster penerbangan yang kita siapkan yaitu klaster Amerika Serikat, Jepang, Korea, Cina, Timur Tengah dan Eropa, tapi kita hanya menyediakan satu tempat penerbangan menuju Jakarta, nanti di Jakarta silakan protokol kesehatan dilakukan. Tugas KBRI atau siapapun menyiapkan ke titik itu dengan jadwal yang sudah disiapkan," kata Menhub.

Klaster kepulangan yang disiapkan menurut Budi adalah untuk para WNI yang berada di Cina.

"Saya sudah intensif bicara dengan Menlu just in case 3 hari akan dilakukan, terutama Cina sudah jalan tapi saya minta satu titik saja, kalau titiknya banyak nanti komplikasi," ujar Menhub.

Menhub juga sudah meminta para dirjennya untuk berbicara dengan para kepala kepolisian daerah di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.

"Ada beberapa case ada yang mengatakan logistik tidak bisa (lewat), masa bakul bawang gak boleh jalan? Saya katakan ke Pak Kapolda, dikasih dong, dengan protokol, Pak kita jangan kaku dong. Kami sudah mengatakan ada diskresi yang kami berikan dan ada ruang-ruang diskresi dalam Permenhub itu. Jadi Pak Doni jangan khawatir kami tidak melakukan suatu penghambatan hanya Jakarta kami agak ketat," kata Menhub.

Terkait dengan pengangkutan logistik, Budi Karya mengatakan sedikit ada hambatan karena selama ini kargo juga ada yang menumpang di pesawat penumpang. Namun karena penumpang penerbangan menurun drastis maka tidak ada penerbangan untuk mengangkut kargo.

"Kepada Bapak Presiden saya laporkan ada jalan keluar yaitu pertama ke Jakarta. Ke Jakarta sehari langsung jalan atau kumpulkan setiap 2 kali seminggu kita lakukan khusus," kata Budi Karya.

ANTARA