TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi terkait kritik soal jumlah stimulus pemerintah sebesar Rp 405,1 triliun yang dinilai kurang untuk mengatasi dampak pandemi virus Corona atau Covid-19.

Sri Mulyani mengatakan, besar anggaran stimulus itu sudah dilakukan penghitungan oleh pemerintah terkait kebutuhan dan kemampuan anggaran negara. "Kita akan terus melakukan, monitoring terhadap kebutuhan ekonomi ini dan bagaimana cara kita mendorongnya," ucapnya saat konferensi virtual, Rabu 22 April 2020.

Sri Mulyani juga menanggapi terkait apakah pemerintah memiliki anggaran untuk mendanai stimulus ekonomi. Sehingga jalan yang ditempuh adalah utang. "Kalau bicara apakah ada anggarannya ada atau tidak, di semua negara dengan apa yang disebut stimulus itu mereka melakukan issue utang," tuturnya.

Namun dia menegaskan, pemerintah dalam mengajukan utang untuk membiayai stimulus dilakukan dengan hati-hati. Kemudian, penggunaannya akan dilaksanakan dengan mengedepankan efektivitas.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio N Kacaribu khawatir stimulu ekonomi sebesar Rp 405,1 triliun bakal tidak mencukupi untuk menanggulangi dampak dari wabah Corona.

"Apakah ini akan cukup? Terus terang kami ragu itu akan cukup," ujar Febrio dalam diskusi daring, Senin, 20 April 2020. Ia malah menduga dana itu tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan total.

Untuk itu, Febrio mengatakan, pemerintah tengah bersiap-siap mencari cara apabila dana itu tidak cukup. "Kami akan bersiap kalau tidak cukup apa yang harus dilakukan, pemerintah harus antisipasi," tutur dia.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan stimulus ekonomi jilid III dengan anggaran Rp 405,1 triliun. Rinciannya, Rp 75 triliun dialokasikan ke bidang kesehatan untuk perlindungan tenaga medis, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, hingga insentif dokter.

Berikutnya, Rp 110 triliun dialokasikan untuk jaring pengaman sosial yang mencakup penambahan anggaran kartu sembako, Kartu Prakerja, dan subsidi listrik. Selanjutnya, insentif perpajakan dan kredit usaha rakyat sebesar Rp 70,1 triliun. Serta pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun.

CAESAR AKBAR