Bos PLN: Listrik Gratis dan Diskon Sudah Dilaksanakan 100 Persen

Rabu, 22 April 2020 12:33 WIB

Zulkifli Zaini bersiap memberikan keterangan kepada wartawan terkait pengangkatannya menjadi Direktur Utama PLN di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin, 23 Desember 2019. Sebelumnya, Zulkifli lama berkarir sebagai bankir. Saat ini pun ia merupakan Komisaris Independen BNI sejak 17 Maret 2015. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Zulkifli Zaini mengatakan stimulus tarif listrik gratis bagi pelanggan 450 volt ampere (VA) dan diskon tarif 50 persen bagi pelanggan 900 VA bersubsidi sudah berjalan 100 persen. Stimulus tersebut merupakan salah satu langkah jaring pengaman sosial dampak pandemi virus corona atau Covid-19

"Progress stimulus bulan April telah dilaksanakan 100 persen pada tanggal 9 April 2020," kata Zulkifli dalam rapat virtual dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 22 April 2020.

Adapun stimulus itu diberikan kepada sebanyak 31,19 juta pelanggan. Jumlah itu terdiri dari 23,86 juta pelanggan 450 VA dan 7,33 juta pelanggan 900 VA.

Menurut Zulkifli, pelanggan pasca bayar untuk 450 VA tagihan lunas otomatis dan pelanggan pasca bayar 900 VA hanya bayar 50 persen dari tagihan. Sedangkan pelanggan prabayar 450 VA diberikan token listrik sebesar 100 persen dan pelanggan pra bayar 900 VA diberi diskon 50 persen dihitung dari pemakaian tertinggi dalam tiga bulan terakhir.

Zulkifli mengatakan stimulus tersebut ditanggung negara. Namun saat ini, biaya tersebut ditalangi oleh keuangan perusahaan pelat merah itu.

"Akan kami tagih kepada negara. Kami tegaskan bahwa inisiatif 450 VI dan 900 VA 50 persen itu, adalah biaya negara," ujar dia.

Dia menuturkan untuk mendapatkan token listrik prabayar dapat diakses dari situs resmi PLN, WhatsApp, call center PLN. Hal itu juga bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memastikan sasaran yang tepat.

Pemberian stimulus diputuskan pada 31 Maret 2020. Lalu PLN memberlakukannya keesokan harinya.

HENDARTYO HANGGI

Berita terkait

Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

3 jam lalu

Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) dalam komitmennya mendukung pengarusutamaan gender.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

4 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Pekerja Perempuan 24 Persen, PLN Klaim Dukung Kesetaraan Gender

3 hari lalu

Pekerja Perempuan 24 Persen, PLN Klaim Dukung Kesetaraan Gender

PLN mengaku berkomitmen menerapkan perlindungan, pencegahan, dan penanganan pelecehan seksual bagi pekerja perempuan di lingkungan perusahaan.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya