Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020. Ini menjadi kali pertama ada tiga negara yang menjadi tuan rumah bersama pada ajang Piala Dunia Basket. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama jajaran kabinet kembali mengkaji rencana stimulus ekonomi bagi sektor riil agar tetap bertahan dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan di tengah pandemi Covid-19.
“Penyelamatan, stimulus ekonomi diperlukan karena sektor riil ini menyerap banyak tenaga kerja dan kita harapkan mereka mampu bertahan dan tidak melakukan PHK,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas via telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu, 22 April 2020.
Untuk itu, Presiden meminta para pembantunya melakukan assessement yang cepat kepada seluruh sektor rill yang terdampak dan melakukan klasifikasi mulai dari sektor yang paling parah, sedang, hingga yang mampu bertahan sampai bisa mengambil peluang.
“Stimulus ekonomi juga harus menjangkau sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Jangan dilupakan juga sektor-sektor informal, karena ini banyak menampung tenaga kerja,” ujar dia.
Jokowi meminta skema stimulus ekonomi ini dibuat secara transparan dan terukur untuk selanjutnya bisa dilakukan verifikasi detail dan evaluasi secara berkala sehingga efektivitas stimulus ekonomi betul-betul bisa dirasakan sektor riil.
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan paket stimulus kedua penanganan dampak Covid-19 agar sektor riil tetap bergerak. Paket stimulus kedua ini terdiri dari empat stimulus fiskal, empat stimulus non-fiskal, dan stimulus sektor keuangan.
Stimulus pada sektor fiskal mencakup relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk pekerja di sektor manufaktur selama 6 bulan, relaksasi PPh pasal 22 Impor selama 6 bulan untuk sektor 19 sektor tertentu, pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30 persen selama 6 bulan untuk 19 sektor tertentu, dan relaksasi restitusi PPN yang dipercepat selama 6 bulan untuk 19 sektor tertentu.
Stimulus pada sektor non-fiskal akan diberikan dalam 4 bentuk, yaitu: penyederhanaan/pengurangan Lartas (larangan terbatas) ekspor yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran ekspor dan daya saing produk ekspor; penyederhanaan/pengurangan Lartas impor yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran impor bahan baku; percepatan proses ekspor-impor untuk Reputable Trader dengan cara membedakan perlakuan layanan/pengawasan kepada 625 perusahaan Mitra Utama Kepabeanan (MITA) dan 109 perusahaan Authorized Economic Operator (AEO); serta percepatan proses ekspor-impor melalui National Logistics Ecosystem.
Stimulus perekonomian pada sektor keuangan akan dilakukan untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi terutama sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
