TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan belum ada kegiatan pembangunan ibu kota baru pada 2020.

"Rasanya bapak ibu sendiri yang menyetujui anggaran PUPR 2020, tidak ada satu pun kegiatan IKN di 2020," tutur Menteri PUPR dalam rapat bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 21 April 2020.

Ia mengatakan kegiatan tersebut belum bisa berlangsung lantaran hingga kini pun payung hukum atau undang-undang yang mengatur Ibu Kota anyar belum ada. Sehingga, kalau pun saat ini ada kegiatan, mungkin hanya sebatas survei saja. "Plus gagasan-gagasan kalau memang jadi, sehingga kami punya gagasan untuk desain."

Sebelumnya, bergesernya target waktu penyelesaian rencana induk pemindahan ibu kota baru dimanfaatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mempertajam kajian mengenai berbagai sektor ekonomi yang menjadi penopang pusat pemerintahan baru.

Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, mengatakan penyusunan rencana induk yang seharusnya rampung pada Juni atau Juli tahun ini bisa dikembangkan hingga akhir tahun. “Master plan harus semakin bagus agar semakin menarik dikerjasamakan bersama swasta,” ucapnya kepada Tempo, Senin 20 April 2020.

Penelitian mengenai sektor potensial ibu kota baru menjadi salah satu item utama yang dikaji sejak pra master plan. Di tahap awal, setelah menyisir berbagai variabel pembentuk produk domestik regional bruto (PDRB), Bappenas memperkirakan ibu kota yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan membangkitkan sektor jasa. Lingkupnya pun beragam, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan jasa umum.

“Akan menarik urbanisasi,” ucap Rudy. “Tapi kita harus memastikan daya dukungnya dulu, sekitar tiga tahun pertama masih untuk sektor infrastruktur.”

Menurut dia, kajian pra master plan ibu kota baru yang disusun bersama Mckinsey Indonesia sejak akhir 2019 pun bisa dilengkapi. Meski tak merinci, Rudy menyebut penelitian itu sudah mencakup proyeksi kependudukan, serta rencana pengembangan Balikpapan dan Samarinda yang akan turut dijadikan metropolitan baru.

Pembahasan rencana induk ibu kota ini melibatkan sembilan kelompok kerja yang dibentuk dari berbagai kementerian dan lembaga. “Selain pokja infrastruktur, ada pokja peneliti pembiayaan, dampak ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, dan sebagainya.”

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sudah memastikan proyek pemindahan ibu kota tak berhenti, melainkan difokuskan pada pekerjaan lunak untuk sementara, selama masa krisis wabah Covid-19. Bappenas juga melanjutkan penawaran paket jasa konsultasi penyusunan rencana induk dan strategi pengembangan ibu kota negara senilai Rp 85 miliar, yang dibiayai dengan APBN 2020.

CAESAR AKBAR | YOHANES PASKALIS