BKF: Pembiayaan Anggaran Penanggulangan Covid-19 Harus Hati-hati

Reporter

Caesar Akbar

Senin, 20 April 2020 16:11 WIB

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan pembiayaan anggaran stimulus penanggulangan dampak wabah virus corona Covid-19 harus dilakukan secara hati-hati. Kendati demikian, Febrio mengatakan saat ini rasio utang terhadap produk domestik bruto Indonesia masih di kisaran 30 persen.

Febrio melihat kenaikan rasio utang secara cepat dan tiba-tiba dalam waktu singkat, misalnya satu atau dua tahun bisa memberi risiko terhadap perekonomian Indonesia. "Jadi walau kita masih di kondisi yang nyaman dibandingkan negara lain, tapi tetap kita tidak bisa dengan cara yang menaikkannya secara tiba-tiba," ujar dia dalam diskusi daring, Senin, 20 April 2020.

Oleh karena itu, ia mengatakan perlunya koordinasi yang bagus, bahkan koordinasi yang sempurna dengan lembaga lain termasuk Bank Indonesia. Pernyataan Febrio itu menanggapi pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah membiayai anggaran belanja penanggulangan corona dan perlu tidaknya Bank Indonesia mencetak uang alias pelonggaran kuantitatif untuk menyelesaikan persoalan ini.

Menurut Febrio, jika pemerintah menggenjot stimulus tapi secara makro ekonomi terganggu, langkah itu justru berdampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat. Belum lagi kalau imbasnya adalah nilai tukar rupiah menjadi gonjang-ganjing, bahkan inflasi melambung. "Ini semua harus dilihat lengkap. Koordinasi kita dengan Bank Indonesia termasuk hal itu juga."

Berkaca kepada dunia, Febrio mengatakan pengalaman negara lain menunjukkan bahwa mereka memberikan menu yang banyak untuk pembiayaan anggaran itu. Bahkan, ia mengatakan ada negara yang melakukan depth monetizing. Karena itu, Indonesia pun menyiapkan langkah yang sama dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang alias Perpu Nomor 1 Tahun 2020.

"Perppu itu harus membuka ruang semua menu baik bagi pemerintah maupun otoritas terkait untuk punya pilihan yang tak terbatas untuk policy-nya," ujar dia. Febrio mengatakan dalam kondisi wabah ini pemerintah harus mencari kebijakan atau terobosan yang tidak terpaku kepada buku teks. "Ini adalah saat saat kita keluar dengan ide kebijakan yang kebanyakan di luar text book."

Sebelumnya, Febrio ragu stimulus ekonomi sebesar Rp 405,1 triliun cukup untuk menanggulangi dampak dari wabah Virus Corona alias COVID-19. "Apakah ini akan cukup? Terus terang kami ragu itu akan cukup," ujar dia. Ia malah menduga dana itu tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan total.

Untuk itu, Febrio mengatakan pemerintah bersiap mencari cara apabila dana itu tidak cukup. "Kami akan bersiap kalau tidak cukup apa yang harus dilakukan, pemerintah harus antisipasi," tutur dia.

Febrio mengatakan, apabila tidak cepat ditangani, pagebluk akan menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan naik di Tanah Air. "Sudah kami simulasikan juga ini kelihatannya enggak menyenangkan angkanya," ujar dia. Simulasi itu dilakukan dengan dua kemungkinan skenario, yaitu skenario berat dan sangat berat.

Pada skenario berat, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional hanya sekitar 2,3 persen dari target awal 5,3 persen. Dengan kondisi tersebut, Febrio memperkirakan jumlah penganggur akan bertambah 2,9 juta orang. Sementara pada skenario sangat berat ketika ekonomi terkontraksi atau tumbuh negatif, maka akan ada 5 juta tambahan penganggur.

Menurut Febrio, hal tersebut yang diwaspadai pemerintah. Namun, dalam situasi seperti ini, ia mengatakan pemerintah tidak sanggup mengatasinya sendiri dan membutuhkan bantuan otoritas lain dalam menghadapi krisis tersebut. Ia mengatakan sektor perbankan hingga dunia usaha harus ikut andil menanggung beban untuk mengatasi persoalan ini.

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

11 jam lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

17 jam lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

23 jam lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

1 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

1 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

7 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

7 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

7 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

8 hari lalu

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

8 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya