JK Desak Pemerintah Tegas Tangani Corona Meski Ekonomi Terimbas

Minggu, 19 April 2020 13:36 WIB

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (tengah), menghadiri rapat yang digelar oleh Kadin di Jakarta Selatan, Selasa, 17 Maret 2020. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla alias JK mengatakan pemerintah harus memilih antara kesehatan atau sosial ekonomi dalam mengambil kebijakan penanganan Virus Corona alias Covid-19. Kebijakan tegas pemerintah seharusnya diambil meskipun akan berimbas kepada perekonomian.

"Memang ini semua pilihan sulit. Kalau tegas, efeknya ke ekonomi. Kalau sedikit longgar, memang ekonomi lebih longgar tapi memperpanjang masalah," ujar Wakil Presiden ke-10 dan 12 dalam sebuah diskusi daring, Ahad, 19 April 2020. "Mau pilih mana, lebih cepat selesai atau membesar seperti di Amerika Serikat, Italia, dan Spanyol yang saat ini sudah lockdown."

JK mengingatkan bahwa semakin lambat pemerintah mengakselerasi penanganan wabah ini, maka penyebaran dan korban bisa bertambah. Meski saat ini peningkatan jangkitan penyakit itu sudah mulai mereda ketimbang pada awal penyebaran. "Awalnya 20 persen per hari naiknya, sekarang di bawah 10 persen. Kalau tidak cepat ambil tindakan, ini naik terus angka bisa ratusan ribu."

Karena itu, JK meminta pemerintah tegas meski dengan dibayangi risiko sosial ekonomi. "Anda ambil risiko kesehatan atau sosial ekonomi," tutur dia.

Ia mengatakan bahwa kesehatan masyarakat tidak bisa diganti, sementara perkara sosial ekonomi bisa ditanggulangi misalnya dengan bantuan sosial maupun insentif. Dua hal itu, menurut JK, memang harus dipilih dan tidak bisa semuanya diraih.

JK sebelumnya menilai pemerintah kurang cepat dan tegas dalam menangani wabah Virus Corona. Hal tersebut terlihat pada sejumlah kebijakan yang belum ketat dalam memitigasi penyebaran penyakit ini.

"Misalnya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berlangsung tapi kota tetap normal dan ramai, berarti jarak susah diatur, lalu kebijakan mudik masih simpang siur, ini perlu ketegasan," ujar dia.

Menurut JK, pemerintah sejak awal sudah terlambat mengambil langkah. Pasalnya, saat merebaknya Corona pada Januari lalu, pemerintah belum menanggapi serius persoalan ini. "Malah memandang enteng," ujar dia. Kondisi itu tidak hanya terjadi di Indonesia namun di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat.

Akibatnya, dengan telatnya kebijakan mitigasi virus Corona diambil, JK mengatakan korban dan penyebaran semakin bertambah luas. Namun, apabila melihat beberapa negara yang cepat dalam penanganan, seperti Taiwan dan Korea selatan, penyebaran dan dampaknya tidak sebesar negara lain.

Berita terkait

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

7 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

23 hari lalu

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

43 hari lalu

Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

Jusuf Kalla menolak Munas Golkar dipercepat. Menurut dia, Munas Golkar sudah ditetapkan pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya

Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

43 hari lalu

Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

Anies dan Muhaimin akan menghadiri undangan buka puasa bersama JK sore ini. Menurut Timnas Amin ini adalah undangan terbatas JK ke beberapa tokoh.

Baca Selengkapnya

4 Tahun Pandemi Covid-19, TPU di Jakarta sempat Kehabisan Tempat Penguburan Korban Virus Corona

50 hari lalu

4 Tahun Pandemi Covid-19, TPU di Jakarta sempat Kehabisan Tempat Penguburan Korban Virus Corona

Di Jakarta, setidaknya ada dua TPU yang jadi tempat permakaman korban saat pandemi Covid-19, yakni TPU Tegal Alur dan Pondok Ranggon.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

51 hari lalu

Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

WHO tetapkan 11 Maret 2020 sebagai hari pertama pandemi global akibat wabah Covid-19. Kini, 4 tahun berlalu, masihkan patuhi protokol kesehatan?

Baca Selengkapnya

Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

54 hari lalu

Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

Menurut Said, JK tak mau ada beban politik di pemerintahan selanjutnya. JK tak mau beban ekonomi dan politik digabungkan.

Baca Selengkapnya

Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

54 hari lalu

Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

55 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

Mahfud Md mengatakan pernyataan Jusuf Kalla terkait Pemilu 2024 sebagai Pemilu terburuk sebagai pandangan seorang negarawan.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

55 hari lalu

Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

Jusuf Kalla atau JK mengomentari berbagai soal dalam Pemilu 2024, APBN makan siang gratis, hingga usung hak angket untuk indikasi kecurangan pemilu.

Baca Selengkapnya