Industri Tekstil Alihkan Produksi, Kini Buat Masker dan APD

Reporter

Bisnis.com

Minggu, 5 April 2020 13:53 WIB

Pekerja membuat masker pelindung di sebuah pabrik tekstil di tengah kekhawatiran penyebaran penyakit coronavirus (COVID-19) di Sanaa, Yaman, 17 Maret 2020. REUTERS/Khaled Abdullah

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) menyebut hingga saat ini telah ada 30 persen pabrikan yang mengalihkan lini produksinya menjadi bahan baku produksi alat pelindung diri (APD) dan masker.

Sekretaris Jenderal APSyFI Redma Wirawasta menyatakan industri TPT sampai sekarang masih menjaga serapan tenaga kerja. Namun, lanjutnya, sampai saat ini telah ada dua pabrikan yang memilih untuk merumahkan tenaga kerjanya.

"Kalau PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tidak akan, karena, yang pertama, pemerintah (sudah) serius dengan tekstil. Kedua, terkait dengan Covid-10, tekstil masih ke industri pendukung untuk pengadaan APD (alat pelindung diri)," katanya, Jumat, 3 April 2020.

Menurutnya, hingga saat ini telah ada 30 persen pabrikan yang mengalihkan lini produksinya menjadi bahan baku produksi APD dan masker. Redma menilai pengalihan tersebut membuat rata-rata utilitas pabrikan hulu TPT dapar terjaga di sekitar 40 persen.

"Namun, kalau pabrik (yang masih hidup) utilitasnya di kisaran 60-70 persen. Level 40 persen itu dihitung dengan pabrikan yang sudah mati. Ini untuk pabrik serat dan benang," ujarnya.

Advertising
Advertising

Redma meramalkan pengalihan produksi ke APD dan masker dapat menjaga kekuatan pabrikan untuk pulih saat masa recovery nanti. Adapun, Redma meramalkan pasar lokal akan kembali pulih pada awal semester II/2020.

"Kalau (wabah COVID-19) bergulir sampai September 2020, kebutuhan APD (diramalkan) masih banyak. Kami (akan) hidup dari produksi APD dulu," katanya.

Redma optimistis pabrikan tidak akan menempuh jalur PHK dalam waktu dekat. Pasalnya, lanjutnya, pemerintah telah memastikan ketersediaan pasar industri TPT dalam rapat terbatas di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Dalam rapat tersebut, Redma menyampaikan pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 77/2019, mendukung implementasi safeguard garmen, dan akan memberikan relaksasi pajak sebagai industri pendukung pengadaan APD. "Mungkin akan ada yang dirumahkan (sementara ini), tetapi tidak PHK," katanya.

Berita terkait

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

6 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

15 hari lalu

Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

21 hari lalu

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan dampak kebijakan pembatasan impor yang diterapkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Pulang Umrah, Fadel Muhammad Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

39 hari lalu

Pulang Umrah, Fadel Muhammad Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Umroh, Fadel Muhammad Tak Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi APD Covid-19

45 hari lalu

Umroh, Fadel Muhammad Tak Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi APD Covid-19

KPK memanggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19 di Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Industri Tekstil Dukung Permendag Pengaturan Impor, Dukung Industri dan Ciptakan Lapangan Kerja

45 hari lalu

Industri Tekstil Dukung Permendag Pengaturan Impor, Dukung Industri dan Ciptakan Lapangan Kerja

Industri tekstil mengklaim industri pertekstilan menyerap banyak tenaga kerja terutama yang berpendidikan rendah sehingga patut dipertahankan.

Baca Selengkapnya

Jastip Teriak Merasa Dirugikan karena Pembatasan Impor, Industri Tekstil: Mereka Ilegal, Gak Bayar Pajak

46 hari lalu

Jastip Teriak Merasa Dirugikan karena Pembatasan Impor, Industri Tekstil: Mereka Ilegal, Gak Bayar Pajak

Ketua APSYFI angkat bicara merespons protes pengusaha jasa titip (Jastip) yang mengaku rugi atas kebijakan terbaru pemerintah.

Baca Selengkapnya

API Dukung Pembatasan Barang Impor: Bisa Dorong Peningkatan Utilitas Industri Tekstil Dalam Negeri

46 hari lalu

API Dukung Pembatasan Barang Impor: Bisa Dorong Peningkatan Utilitas Industri Tekstil Dalam Negeri

Ketua API Jemmy Kartiwa mendukung Permendag Nomor 3 Tahun 2024 yang intinya mengatur batas bawaan barang impor.

Baca Selengkapnya

4 Tahun Pasca Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia, Berikut Kilas Baliknya

59 hari lalu

4 Tahun Pasca Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia, Berikut Kilas Baliknya

Genap 4 tahun pasca kasus Covid-19 teridentifikasi pertama kali di Indonesia pada 2 Maret 2020 diikuti sebaran virus yang terus meluas.

Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi Pengadaan APD di Kemenkes, KPK Panggil Direktur PT Daekyung Glotech Indah

23 Februari 2024

Kasus Korupsi Pengadaan APD di Kemenkes, KPK Panggil Direktur PT Daekyung Glotech Indah

Saksi yang dipanggil KPK yakni Direktur PT Daekyung Glotech Indah, Jeon Byung Kil, dan staf marketing Daekyung Glotech, Ira Saptamia.

Baca Selengkapnya