TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih meminta pemerintah segera meningkatkan kapasitas layanan kesehatan dan memutus mata rantai penularan corona atau Covid-19. Jika keduanya tidak dilakukan dengan cepat, Daeng khawatir jumlah pasien bakal melampaui kapasitas yang bisa ditampung rumah sakit dan tenaga medis, seperti di Italia dan Jerman.

“Sekarang ini belum terlambat,” kata Daeng dalam press briefing bersama Katadata di Jakarta, Jumat, 3 April 2020. Hingga hari ini, jumlah kasus positif Covid-19 tercatat sudah mencapai 1.986 kasus, 181 meninggal, dan 134 sembuh.

Permintaan ini disampaikan Daeng menanggapi hasil riset terbaru dari Katadata Insight Center. Dalam risetnya, Katadata menyebut ada dua daerah yang paling rentan terkena Covid-19, sekaligus memiliki layanan kesehatan yang tidak memadai, yakni Jawa Barat dan Banten.

DKI Jakarta memang masih menjadi daerah paling rentan dibandingkan keduanya. Namun, Jakarta memiliki layanan kesehatan yang paling memadai dibandingkan seluruh daerah di Indonesia. Ada juga daerah yang sebenarnya tidak rentan, tapi dihadapkan dengan layanan kesehatan yang tidak memadai. Daerah tersebut adalah Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, hingga Nusa Tenggara Timur.

Menurut Daeng, hasil riset ini bisa menjadi bahan analisis untuk melahirkan respons kebijakan bagi pemerintah daerah. Di daerah seperti Jakarta, aspek yang harus diturunkan adalah tingkat kerentanannya. Sementara di daerah seperti Sulawesi Barat dan Kalimantan Tengah, kapasitas layanan kesehatannya lah yang harus ditingkatkan. “Dua-duanya harus segera dilakukan,” kata

Menurut dia, pemerintah pusat harus segera menerbitkan regulasi yang jelas bagi pemerintah daerah, dalam rangka peningkatan kapasitas layanan kesehatan ini. Salah satunya untuk penggunaan anggaran. Sebab, kata dia, masih ada daerah yang 80 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka tergantung pada APBN.

Sementara untuk menekan tingkat kerentanan penularan Corona, Daeng meminta pemerintah lebih tegas lagi dalam menerapkan pembatasan sosial. Menurut dia, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini tidak bisa hanya diserahkan pada kesadaran warga saja. Pembatasan sosial harus diawasi ketat oleh aparat keamanan hingga pejabat di tingkat RT dan RW.