Tempo.Co, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi mengkritik rencana anggota DPR dan keluarganya yang akan melakukan rapid test virus corona atau Covid-19. Menurut Walhi, rencana ini dilakukan anggota dewan di tengah pandemi yang belum reda dan rakyat yang masih berjibaku dengan resiko keselamatan hidup.

“Pada hari-hari ini kita kembali disuguhkan tontonan angkuh dan tidak etis terkait rencana tes VIP Covid-19 untuk 2000-an anggota DPR dan keluarga,” tulis Walhi dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2020.

Sebelumnya, anggota DPR menyatakan membeli 40 ribu unit alat rapid test ini untuk mendeteksi penyakit yang timbul akibat virus Corona. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, alat-alat itu didatangkan dari Wuhan, Cina.

"Pembelian rapid test itu bukan dengan dana pemerintah atau APBN, tapi patungan dari kawan-kawan anggota DPR," kata Dasco kepada Tempo, Jumat malam, 20 Maret 2020. Namun, rencana ini pun akhirnya menyulut protes dari publik.

Walhi mengatakan, setidaknya ada tiga alasan mereka menyebut perilaku dewan ini angkuh dan tidak etis. Pertama, dalam kondisi krisis dan pandemi seperti saat ini, tindakan prioritas harus ditujukan pada siapapun yang berjuang di garis depan. Mereka yaitu tenaga kesehatan, hingga relawan. “Pada saat yang sama kita belum pernah mendapatkan kepastian berapa banyak ketersediaan rapid test kit,” kata dia.

Kedua, dalam kondisi krisis seperti saat ini, maka tindakan strategis harus diutamakan. Menurut Walhi, kelompok rentan harus didahulukan. Prioritas harus diberikan terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pemantauan (PDP) yang belum dites. “Termasuk pada wilayah prevalensi tinggi, kelompok dan individu yang pernah berhubungan dengan pihak yang positif Covid- 19,” tulis Walhi.

Ketiga, Walhi juga meminta pemberian keistimewaan kepada elit untuk dihentikan, sekalipun para anggota dewan, termasuk elit pejabat pemerintah lainnya, berdalih membiayai sendiri semua rapid test corona. Sebab saat ini, jumlah alat yang tersedia masih terbatas, semua negara juga berlomba memenuhi kebutuhannya. “Maka uang saja tidak cukup tanpa akses dan privilege politik yang mereka miliki,” tulis Walhi.