Presiden Joko Widodo berada di ruang IGD saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020. Presiden Joko Widodo memastikan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool
Tempo.Co, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov miris terhadap upaya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan kartu prakerja di masa pandemi virus corona. Menurut dia, momentum penerbitan kartu itu tidak tepat.
"Karena faktanya, sekarang seluruh sektor menahan laju operasi. Industri pun juga sedang menurun," ujar Abra dalam telekonferensi, Selasa, 24 Maret 2020.
Dalam kondisi ini, ia memprediksi realisasi investasi akan terhambat sehingga industri berjalan lambat. Karena itu, Abra memandang sektor-sektor industri tidak akan menyerap tenaga kerja pada masa-masa seperti ini.
Ketimbang menggelontorkan stimulus untuk penerbitan kartu prakerja, dia menyarankan anggaran kartu prakerja dialihkan untuk pemberian insentif kepada pekerja-pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan. Pemberian stimulus itu bisa diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT.
"Toh pemerintah juga sudah mengeluarkan insentif untuk sektor manufaktur. Itu kan jadi preseden buat pemerintah untuk kasih ke sektor-sektor lain juga," ucapnya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya mengumumkan telah menganggarkan Rp 10 triliun untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pengangguran akibat banyak perusahaan melakukan PHK di tengah pandemi virus corona. Penerbitan kartu ini merupakan salah satu bentuk stimulus dari pemerintah pada masa wabah.
“Akan segera dimulai kartu prakerja implementasi kartu pra-kerja mengantisipasi para pekerja yang kena PHK,” kata Jokowi.
Presiden meenjelaskan, program tersebut akan diarahkan bagi para pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan omzet atau pendapatan. Untuk itu, Jokowi meminta agar pemerintah daerah segera melakukan pemetaan dan pendataan kepada para calon penerima kartu pra-kerja di daerahnya.
Program Kartu Prakerja ini merupakan janji kampanye Jokowi dan Ma'ruf Amin. Saat ini, pemerintah menyebut ada 3,7 juta penduduk usia 18 sampai 24 tahun yang belum mendapat kerja. Lewat program ini, 2 juta di antaranya akan diberi bantuan Rp 3 sampai Rp 7 juta untuk mendapatkan beragam jenis pelatihan.
