Tempo.Co, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meluncurkan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi yang disingkat Pusat Kopi. Fasilitas baru dibangun sejak Oktober 2019 dan biaya Rp 24,5 miliar, Rp 1,5 miliar untuk bangunan, dan Rp 23 miliar untuk sistem.

“Jadi kopinya bukan kopi luwak saja, BKPM juga ada kopinya, setelah corona kita ngopi bareng di sini,” kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers online di Jakarta, Senin, 23 Maret 2020.

Menurut Bahlil, Pusat Kopi ini diluncurkan untuk menyajikan daya yang terbaru bagi pelaku pasar yang sedang mengurus perizinan usaha di Indonesia. Fasilitas ini adalah salah satu upaya BKPM menggenjot kemudahan izin berusaha di Indonesia yang saat ini berada di posisi 73 di antara negara-negara lain di dunia. “Perintah presiden bisa naik jadi 40,” kata dia.

Dalam Pusat Kopi ini, terdapat sejumlah layar besar yang berisi berbagai informasi. Pertama, tanggapan media sosial terhadap BKPM yang menyatakan 75 persen positif dan 21 persen netral. Kedua, tanggapan media terhadap BKPM yang menunjukkan 87 persen positif dan 5,2 persen negatif.

Lalu di layar selanjutnya, ada juga data perizinan yang masuk ke BKPM. Sebab, BKPM kini sudah menjadi lembaga super perizinan yang menangani izin usaha di sejumlah kementerian dan lembaga. Peralihan itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Meski ada virus corona atau Covid-19, kata Bahlil, jumlah perizinan yang masuk ke BKPM tetap meningkat. Sampai dengan siang ini, kata dia, jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) sudah mencapai 492, di mana 382 di antaranya merupakan NIB untuk UMKM.

Selain itu, izin usaha juga tercatat sebesar 1.051, terdiri dari 330 izin jasa konstruksi, 520 SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Lalu, ada juga izin operasi sebesar 584 izin. Sehingga, Bahlil menilai kegiatan bisnis di Indonesia, sejauh ini masih tetap berjalan di tengah ancaman yang ada.