TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluhkan biaya logistik yang hingga saat ini masih mahal. Dia membandingkan posisi Indonesia dengan negara lain yang terpaut cukup jauh.

Logistic performance index Indonesia pada tahun 2018 berada di peringkat 46. Sementara, logistic performance index Singapura berada di peringkat ketujuh. Sedangkan Cina berada pada peringkat 26, Thailand 32, Vietnam 39, Malaysia 41, dan India 44.

“Ini bolak balik saya sampaikan pangkas birokrasi berbelit. Hapus repetisi, duplikasi, sederhanakan proses, dan lakukan standarisasi layanan dan standar teknis lainnya,” kata Presiden dalam rapat terbatas melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 18 Maret 2020.

Jokowi mengatakan, biaya logistik nasional saat ini mencapai 24 persen dari PDB atau setara dengan Rp 3.560 triliun. Padahal biaya logistik dan biaya transportasi merupakan komponen terbesar yang membuat biaya inventori semakin meningkat. Begitu pula peringkat trading across borders Indonesia yang mempengaruhi kemudahan berusaha atau ease of doing business. Dalam dua tahun terakhir Indonesia stagnan pada peringkat 116.

Menurut hemat Presiden, masalah utama ada pada ekosistem logistik nasional yang belum efisien, baik dari sisi waktu maupun biaya. Pasalnya banyak birokrasi yang ruwet dan kuatnya ego sektoral kementerian dan lembaga.

Oleh karena itu Indonesia saat ini perlu membangun platform logistik dari hulu sampai hilir. "Harus ada keberanian berani merancang platform logistik terintegrasi mulai dari single submission, single filling, single payment channel, single risk management, single monitoring, sampai sebuah pengambilan keputusan yang otomatis, " katanya.

Untuk mendongkrak performa sektor logistik ini, pemerintah pun melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Ekosistem Logisitik Nasional. KPK akan menjadi lembaga pengawas logistik di lapangan.

“Lalu arahan dari National Logistic ini yang pertama implementasi di lapangan melibatkan KPK untuk pengawasan jadi sistem bisa berjalan efektif dan efisien,” kata Airlangga dalam sebuah video conference usai rapat terbatas Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Rabu.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan juga hendak membuat mekanisme yang serupa saat KPK membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. "Kami akan membuat mekanisme sama seperti dulu, bagaimana KPK membantu Dirjen Bea dan Cukai ntuk memperbaiki tata kelola dan memberantas korupsi,” katanya.

BISNIS