Jokowi Pilih Karantina daripada Lockdown, Ini Kata Sri Mulyani

Reporter

Bisnis.com

Editor

Rahma Tri

Rabu, 18 Maret 2020 19:33 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) mengacungkan jempolnya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam berbagai pernyataannya, pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan untuk memilih menyiapkan pusat penampungan atau karantina ketimbang memutuskan kebjakan penguncian wilayah atau lockdown. Kebijakan karantina maupun lockdown itu sendiri telah dilakukan oleh sejumlah negara untuk menahan laju penularan virus corona atau Covid-19.

Atas pilihan pemerintah ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa pusat penampungan untuk mengisolasi orang-orang yang tertular Covid-19 dimungkinkan di wilayah yang tergolong padat. Salah satu tempat di Jakarta yang potensial untuk menampung individu-individu yang tertular Covid-19 antara lain adalah Wisma Atlet dan aset-aset sejenis.

"BNPB sudah mencari tempat penampungan untuk social distancing, yang positif ditempatkan ke situ agar tidak berbaur dengan masyarakat dengan kepadatan tinggi," ujar Sri Mulyani, Rabu 18 Maret 2020.

Namun, apabila suatu saat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memutuskan untuk menerapkan lockdown, Sri Mulyani mengatakan pihaknya juga siap. Kementerian Keuangan selalu siap untuk turut membantu memfasilitasi kebijakan tersebut.

Menurut Sri Mulyani, sikap untuk tidak memilih skenario lockdown bukan karena terhalang oleh keterbatasan anggaran. Namun, masalah yang bisa muncul dari kebijakan lockdown adalah dari sisi logistik.

Advertising
Advertising

"Ini bukan masalah uang, ini masalah siapa yang mau kirim makanan di tempat yang diisolasi itu nanti," ujar Sri Mulyani.

<!--more-->

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya mengatakan belum akan mengambil langkah lockdown. Pilihan kebijakan ini bukan hanya berlaku di tingkat pusat namun juga tingkat daerah.

“Saya tegaskan bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemda dan sampai saat ini tidak ada kita berpikir ke arah kebijakan lockdown,” katanya di Istana Bogor pada Senin, 16 Maret 2020.

Tim pakar Gugus Tugas Penanganan Virus Corona atau COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan langkah pembatasan gerak ini bisa berpengaruh besar terhadap roda ekonomi masyarakat.

"Itu memiliki impikasi ekonomi, sosial, dan impikasi Keamanan. Oleh karena itu kebijakan itu belum bisa diambil pada saat ini," kata Wiku dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Rabu, 18 Maret 2020.

Wiku mengatakan masyarakat seharusnya sudah paham bahwa Indonesia memiliki pekerja lapangan yang tinggi. Mereka hidup dari menggunakan upah harian. Karena itu, sistem lockdown jika diterapkan, akan sangat berpengaruh kepada mereka.

"Itu salah satu yang menjadi kepedulian pemerintah, supaya aktivitas ekonominya bisa tetap berjalan. Dengan lockdown, semua orang ada di rumah dan aktivitas ekonominya sulit berjalan dan itu secara ekonomi berbahaya," kata Wiku.

BISNIS | EGI ADYATAMA

Berita terkait

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

1 jam lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Investasi Bidang Pendidikan Membuka Peluang Indonesia Maju

2 jam lalu

Sri Mulyani: Investasi Bidang Pendidikan Membuka Peluang Indonesia Maju

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan investasi di bidang pendidikan akan membuka peluang Indonesia menjadi lebih maju.

Baca Selengkapnya

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

2 jam lalu

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

Apa kata Presiden Jokowi soal kepastian jadwal Pilkada hingga peluang orang-orang terdekat dalam pemilihan kepala daerah?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

2 jam lalu

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DKI mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

11 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

11 jam lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Masuk Bursa Pilkada DKI Jakarta, Ini Kata Staf Khusus Menteri Keuangan

11 jam lalu

Sri Mulyani Masuk Bursa Pilkada DKI Jakarta, Ini Kata Staf Khusus Menteri Keuangan

Staf khusus Menteri Keuangan memastikan Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan menghormati segala diskusi dan aspirasi yang ada di masyarakat

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

13 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

14 jam lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

15 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya