Kadin Hitung Dampak Ekonomi Lockdown

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (tengah), menghadiri rapat yang digelar oleh Kadin di Jakarta Selatan, Selasa, 17 Maret 2020. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (tengah), menghadiri rapat yang digelar oleh Kadin di Jakarta Selatan, Selasa, 17 Maret 2020. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang Indonesia (Kadin) sedang menghitung dampak ekonomi dari adanya penguncian (lockdown) atau mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah maupun negara. Kajian mengenai dampak dihimpun dari data yang diberikan berbagai asosiasi di bawah Kadin.

    Wakil Ketua Umum Kadin Shinta W. Kamdani mengatakan wabah virus corona telah menyebabkan demand shock bagi sekor manufaktur nasional. Namun demikian, Shinta menekankan pemangku kepentingan harus dapat segera menghentikan efek supply shock untuk menyelamatkan sektor manufaktur nasional.

    "Permasalahan industri saat ini adalah bahan baku. [Supply shock] ini harus dihentikan terutama dalam masa memasuki Ramadan," katanya  di Gedung Kadin, Selasa, 17 Maret 2020.

    Shinta mengamati saat ini utilitas pabrikan sektor manufaktur mulai menurun. Shinta meramalkan sulitnya serapan bahan baku manufaktur lokal akan tercermin dalam neraca perdagangan nasional kuartal I/2020 nantinya.

    Di sisi lain, Shinta menyatakan berbagai asosiasi manufaktur telah menyerahkan dampak implementasi protokol penguncian di masing-masing sektor manufaktur. Dari laporan tersebut, Shinta menyatakan pihaknya telah memetakan dampak penguncian ke sektor manufaktur dalam bentuk tahapan.

    Untuk saat ini, Shinta menyarankan pemerintah juga memberikan insentif dalam bentuk pinjaman perbankan. Menurutnya, sebagian besar pabrikan saat ini sedang bergulat dengan permasalahan arus kas, khususnya pelaku industri kecil dan menengah (IKM).

    "Tidak usah nanti, sekarang saja dampaknya sudah besar. Jadi, stimulus itu dibutuhkan," katanya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Silang Pendapat tentang RUU PKS

    Fraksi-fraksi di DPR berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Dianggap rumit.