Mulai April, Harga Gas Industri Dipatok USD 6 per MMBTU

Reporter

Bisnis.com

Editor

Rahma Tri

Rabu, 18 Maret 2020 14:10 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif (tengah), Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini (tengah kiri), Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati usai penandatanganan Head of Agreement (HoA) di Kementerian ESDM Jakarta, Kamis, 27 Februari 2020.

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak lama lagi, pemerintah bakal mengimplementasikan Peraturan Presiden No.40 Tahun 2016 tentang harga gas industri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah akan memangkas harga gas industri menjadi US$ 6 per mmbtu mulai bulan depan.

"Pemberlakuan harga gas ini itu memang akan dilakukan 1 april dan itu saja membutuhkan kerja keras dari semua, sehiongga pelaksanaaan harga gas ini bisa diberlakukan tepat waktu," kata Arifin Tasrif, di Jakarta, Rabu 18 Maret 2020.

Menurut Arifin, harga gas untuk industri itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini. Ada beberapa opsi yang dapat dilakukan guna mendukung kebijakan tersebut. "Tadi juga dibuka opsi untuk importasi dari pada LNG," kata dia.

Untuk menyiapkan opsi tersebut, Kementerian ESDM akan menyiapkan dulu memastikan kesiapan infrastruktur yang ada, agar bisa mengoptimalkan aliran gas ke depannya. Menurut Arifin, perlu waktu 2 – 3 tahun untuk menyambung seluruh aliran pipa gas mulai dari ujung Sumatera hingga ke ujung Jawa. "Selain pipa, kita harus bisa memiliki receiving terminal sehingga LNG tersebut bisa ditampung di receiving-receiving terminal supaya bisa disalurkan kepada pemakai," jelasnya.

Selain opsi importasi, kata Arifin, dalam ratas tersebut turut dibahas potensi komponen pembentuk harga gas yang masih bisa ditekan. Diperkirakan, biaya transportasi dan distribusi masih bisa ditekan antara US$1,5 - US$2 per mmbtu.

Advertising
Advertising

Namun, konsekuensi penekanan tersebut akan berdampak kepada sektor hulu gas dan juga penerimaan negara dari sektor migas berkurang. "Tapi ini dikompensasi juga dengan pengurangan biaya subsidi dan biaya kompensasi dan ada lagi kontribusi berupa pajak, dan kontribusi diesel dikonversi menjadi gas," Arifin menjelaskan.

Di lain pihak, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan opsi impor gas masih dipertimbangkan mengingat bisa membuat harga gas tersebut lebih bersaing. Menurut dia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memberikan arahan untuk segera mempelajari lebih dalam untuk segera mencoba opsi impor gas tersebut.

Adapun, wilayah Sumatera akan dijadikan wilayah percobaan untuk opsi impor gas tersebut nantinya. "Karena Sumatrea sudah ada infrastruktur FSRU di Aceh dan Lampung, ke depan pemerintah akan mengintensifkan upaya-upaya kita untuk infrastruktur termasuk swasta-swasta ikut mbamngun infrastruktur agar harga gas bisa US$ 6," jelasnya.

BISNIS

Berita terkait

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

1 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

3 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

13 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

13 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

14 jam lalu

Viral Pria Robek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai Karena Tolak Bayar Pajak: Saya Gak Terima..

Viral seorang pria yang merobek tas Hermes mewah miliknya di depan petugas Bea Cukai. Bagaimana duduk persoalan sebenarnya?

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

15 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

16 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

17 jam lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

17 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

17 jam lalu

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?

Baca Selengkapnya