TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan anjuran pemerintah agar dilakukan langkah social distancing akan berpengaruh kepada situasi ekonomi dan juga efektifitas kebijakan fiskal.

"Jika orang mengurangi aktifitas nya termasuk pergi berbelanja, menghindari keramaian, kontak people to people, maka pola kebijakan yang tujuannya mendorong permintaan melalui belanja tidak akan efektif," ujar Chatib seperti dikutip dari status akun Facebook-nya, Ahad, 15 Maret 2020.

Pernyataan Chatib menanggapi imbauan pemerintah agar masyarakat melakukan social distancing. Salah satunya adalah kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo yang mengizinkan pegawai ASN di kementerian dan lembaga untuk bekerja dari rumah di tengah maraknya wabah virus Corona. “Untuk mencegah penyebaran Covid-19, ASN dibolehkan bekerja dari rumah,” kata Tjahjo kepada Tempo, Ahad, 15 Maret 2020.

Setiap pejabat pembina kepegawaian (PPK) diharapkan dapat menetapkan mekanisme kerja akuntabel, yang memungkinkan pegawai bekerja dari rumah. Berdasarkan mekanisme tersebut, kata Tjahjo, PPK melakukan assessment dan menetapkan siapa pegawai yang bisa bekerja dari rumah dan yang tetap harus masuk kantor.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya juga mengimbau masyarakat untuk melakukan social distancing measure dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona. Imbauan tersebut ia sampaikan dalam pesan suara pada Ahad, 15 Maret 2020.

“Yaitu menjaga jarak antar warga. Mengurangi perjumpaan, menghindari kontak fisik, menjauhi tempat2 berkumpul orang banyak,” kata Anies dalam rekaman suara tersebut.

Menurut Anies, hal itu perlu dilakukan lantaran penyebaran Covid-19 terjadi lewat interaksi dari orang ke orang. Untuk itu, Anies mengeluarkan tujuh poin imbauan kepada warga DKI Jakarta.

"Jangan keluar rumah kecuali amat penting. Sebisa mungkin kerjakan pertemuan secara jarak jauh. Hindari tempat-tempat yang berpotensi menjadi wahana penularan, misalnya kawasan penuh pengunjung atau kegiatan yang berdiri dan duduknya saling berdekatan," ujar Anies.

<!--more-->

Lebih jauh Chatib menjelaskan, meskipun memiliki uang, orang akan mengurangi aktifitas belanjanya. "Pola belanja akan bergeser kepada online. Namun tentu ini jumlahnya juga relatif terbatas, karena barang online juga akan tergantung kepada pasokan," tuturnya.

Bila pasokan terganggu akibat aktifitas bekerja terbatas, menurut Chatib, maka upaya mendorong permintaan melalui fiskal juga terbatas. Oleh karena itu, ia menilai bentuk fiskal stimulus juga harus diubah sesuai kondisi agar lebih efektif.

Ia lalu mengusulkan lebih baik pemerintah mengalokasikan fiskalnya untuk program kesehatan. Hal ini didasari atas aktifitas ekonomi akan terganggu akibat berkurangnya interaksi masyarakat. "Misalnya memastikan bila penderitanya COVID-19 menjadi masif, cukup rumah sakit," ucap Chatib.

Selain itu, harus dipastikan kondisi cukup dokter, cukup obat, cukup asuransi bagi penderita. Sehingga negara bisa menanggung. "Setelah kondisi bisa diatasi, dan aktifitas menjadi normal, di mana interaksi terjadi, baru lakukan demand management lagi melalui fiskal," katanya.

Chatib juga menekankan pemerintah harus memastikan bahwa kelompok menengah bawah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. "Mungkin karena terganggunya aktifitas ekonomi, program seperti PKH, BNPT, BLT, Pra Kerja menjadi penting," tuturnya.

Karena besarnya kebutuhan dana ini, Chatib menilai pemerintah perlu melakukan relokasi untuk belanja yang kurang penting, atau bukan prioritas, selain tentunya menaikkan defisit anggaran lebih tinggi.

Hal lainnya yang juga amat penting, menurut Chatib, adalah pemerintah wajib memastikan bahwa stok makanan terkendali. Sebab, kenaikan harga akibat tidak tersedianya stok pangan akan menimbulkan kepanikan. "Setelah situasi kembali normal, barulah standard counter cyclical fiscal monetary untuk mendorong aggregate demand bisa dijalankan dan efektif," ujarnya.

FRISKI RIANA | ADAM PRIREZA