TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan belum bisa berkomentar banyak soal putusan terbaru Mahkamah Agung (MA) yang menganulir kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pihaknya masih akan mendalami implikasi dari putusan ini.

“Kami akan pelajari dulu,” kata Suahasil saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 9 Maret 2020. Sebab, Kementerian Keuangan juga harus berkoordinasi dengan kementerian lainnya untuk masalah ini.

Sebelumnya, MA diketahui telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan ini terjadi setelah MA menerima dan mengabulkan sebagian dari judicial review yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan sejumlah undang-undang. "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, Senin, 9 Maret 2020.

Lewat putusan ini, MA menganulir iuran BPJS yang sudah diterapkan sejak 1 Januari 2020 melalui Perpres 75 Tahun 2019 tersebut. Daftar iuran yang dianulir yaitu Rp 42 ribu untuk peserta Kelas III, Rp 110 ribu untuk Kelas II, dan Rp 160 ribu untuk Kelas IV.

Sehingga, iuran yang berlaku kembali merujuk pada aturan sebelumnya yaitu Perpres 82 Tahun 2018. Rincian iuran lama tersebut yaitu Rp 25.500 untuk Kelas III, Rp 51 ribu untuk Kelas II, dan Rp 80 ribu untuk Kelas I.

Dalam kesempatan ini, Suahasil juga menjelaskan bahwa tahun lalu, BPJS memang mengalami defisit keuangan yang cukup dalam. Itu sebabnya, kenaikan iuran dilakukan sehingga defisit bisa sedikit teratasi. Sebab, pemerintah tidak memiliki cukup dana jika terus-terusan membantu BPJS lewat anggaran negara.

Sementarai itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar justru meminta pemerintah menerima penuh putusan MA ini. “Karena sifatnya final dan mengikat,” kata dia.

Ia tak sepenuhnya sepakat jika kenaikan iuran menjadi solusi utama pemerintah menekan defisit keuangan BPJS. Lantaran, ada 45 persen peserta yang nonaktif ataupun harus turun kelas semenjak adanya kenaikan iuran.

Tapi sebagai solusi, Timboel pun menyarankan dua hal agar BPJS bisa tetap bertahan di tengah keuangan yang defisit. Pertama mengendalikan biaya klaim yang sangat besar di BPJS. Kedua menjalankan mekanisme sanksi yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 kepada mereka yang seharusnya membayar iuran BPJS, namun tidak melakukannya.

“Aturan sanksi ini sudah ada sejak 2013, tapi tidak berjalan efektif,” kata Timboel.

FAJAR PEBRIANTO