TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas membahas topik "Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah 2021" di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin, 9 Maret 2020.

Saat membuka ratas, Jokowi kembali meminta para menterinya secara detail mengkalkulasi risiko pelemahan ekonomi global termasuk akibat merebaknya virus corona di awal tahun ini dan kemungkinan dampak ekonomi lanjutan pada 2021.

"Sekali lagi, saya minta dikalkulasi detail. Langkah mitigasi yang kita kerjakan di 2020 harus diperkuat lagi untuk di 2021. Rancangan kebijakan fiskal 2021 harus mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional, mengatasi berbagai risiko dan mampu melindungi kita dari gejolak ekonomi global.
Ini perlu digaris bawahi," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin, 9 Maret 2020.

Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2019 sebesar 5,02 persen, kata Jokowi, sudah cukup baik di tengah ketidakpastian ekonomi global dan resesi yang terjadi di beberapa negara. "Saya yakin dengan reformasi struktural yang terus kita jalankan secara konsisten, terutama nanti setelah adanya omnibus law, akan menciptakan sebuah momentum baru bagi pertumbuhan ekonomi kita," ujar Jokowi.

Jokowi berharap, ekonomi terus tumbuh secara berkualitas sehingga kebijakan fiskal 2021 harus bisa memberi stimulus, rangsangan, peningkatan daya saing ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah dan mendorong pemerataan pembangunan.

"Daya tarik investasi harus terus ditingkatkan, hilirisasi industri juga harus terus didorong, dan penguatan UMKM harus terus dilakukan," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta para pembantunya untuk menekan defisit neraca dagang dan defisit neraca transaksi berjalan pada 2021. "Sehingga, perlu diberikan prioritas pengembangan industri substitusi impor kemudian lanjutkan bio energi ke B40 dan B50. Dan meningkatkan lifting minyak kita," ujar dia.

Terakhir, Jokowi meminta penguatan sumber daya manusia unggul melalui program pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasional lewat kartu prakerja dan juga pengentasan kemiskinan terus dilakukan.

DEWI NURITA