Indef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah
Reporter
Eko Wahyudi
Editor
Rahma Tri
Sabtu, 7 Maret 2020 05:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara keseluruhan, penurunan PAD ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Jika ada potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah, maka ini meningkatkan ketergantungan pada dana transfer daerah," kata Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef Rizal Taufikurrahman di Jakarta, Jumat 6 Maret 2020.
Rizal menilai, RUU Cipta Kerja akan memangkas kewenangan pemerintah daerah dalam hal perizinan khususnya investasi. Dia mengatakan, perubahan undang-undang secara sekaligus tersebut akan mempengaruhi peran serta pelaksanaan dari kebijakan desentralisasi.
Selama ini PAD kabupaten dan kota masih di bawah 10 persen. Ia memperkirakan, penurunan potensi pendapatan daerah ini akan mendorong kesenjangan antardaerah semakin lebar, padahal indeks gini Indonesia saat ini ada di angka 3,7.
Untuk itu, ia mengatakan, seyogianya RUU Cipta Kerja terkait pencabutan wewenang daerah dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dipertimbangkan ulang. "Artinya dikembalikan pada semangat khittah desentralisasi. Yaitu mendekatkan pelayanan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan sesuai dengan daerahnya masing-masing," ucap Rizal.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan, RUU Cipta Kerja bisa melibatkan Pemerintah Daerah dalam perumusannya untuk mengharmonisasikan peran dan fungsi daerah dalam konteks semangat desentralisasi. "Dari hasil kajian kita, khusus yang untuk klaster administrasi pemerintahan, klaster itu terdiri atas penataan kewenangan, ini dapat mengurangi wewenang Pemda. Ini seharusnya dilihat ulang, justru berikan peran itu ke Pemda," katanya.
Menurut dia, kewenangan Pemda yang tereduksi dapat menghambat kinerja ekonomi regional, yang akhirnya dapat terasa pada PDB nasional. "Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak semua membutuhkan omnibus law. Perlu diperhatikan struktur ekonomi daerah. ketenagakerjaan, hingga kondisi sosial," tuturnya.
