Presiden Joko Widodo didampingi Seskab Pramono Anung (kedua kiri) dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki (kedua kanan) menerima pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 13 Juni 2019. Presiden meminta masukan dari Apindo terkait pemerintahan ke depan, salah satunya tentang upaya peningkatan nilai ekspor. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menargetkan penyusunan perangkat teknis yang memayungi pelaksanaan empat paket kebijakan ekonomi untuk meredam dampak virus corona akan kelar dalam waktu dekat. Dengan begitu, paket-paket kebijakan dapat segera diimplementasikan.
"Sedang kami siapkan perangkat kebijakan teknisnya. Kami targetkan minggu ini selesai," ujar Susiwijono kepada Tempo, Rabu, 4 Maret 2020.
Perangkat teknis yang dimaksud ialah regulasi yang memayungi pelaksanaan kebijakan. Namun, Susi belum mendetailkan bentuk regulasi yang nanti akan diterbitkan oleh pemerintah.
Pemerintah sebelumnya menyiapkan empat paket kebijakan ekonomi untuk meredam dampak virus corona. Kebijakan ini telah dirumuskan oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Dalam paket kebijakan itu, pemerintah akan menyederhanakan aturan larangan pembatasan atau tata niaga terkait ekspor. Misalnya pelonggaran Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk kayu. Selain itu, kemudahan health certificate dan surat keterangan asal.
Selanjutnya, pemerintah akan melongarkan pembatasan impor, khususnya untuk impor bahan baku agar tidak terkendala dalam pengiriman stok. "Larangan pembatasan impornya sebisa mungkin dihapuskan," tutur Susiwijono.
Ketiga, pemerintah akan melakukan percepatan impor. Dengan begitu, pemerintah akan mengurangi syarat pemeriksaan untuk importir yang memiliki reputasi tinggi dn riwayat risiko yang rendah. Adapun saat ini ada 500 importir atau pedagang yang tercatat memiliki reputasi baik.
Keempat, pemerintah akan mengurangi biaya pengiriman logistik dengan melakukan efisiensi. Salah satu caranya, pemerintah abkal mendorong ekosistem logistik nasional. Pada tahap awal, sistem yang bakal diterapkan ialah Indonesia National Single Window atau INSW.
Terkait kebijakan pelonggaran impor bahan baku itu, Menteri Koordinatir Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan masih akan membahas instrumennya secara lebih detail. Meski begitu, ia memastikan stimulus hanya diberikan kepada importir yang tepercaya.
"Ada 500 perusahaan dan akan kami berikan kemudahan. Tentu risikonya rendah," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Rabu, 4 Maret. Ia mengimbuhkan, pelonggaran impor bahan baku digadang-gadang dapat mengganjal kebutuhan dalam negeri.
