TEMPO.CO, Jakarta - Pembekuan konstruksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung selama dua pekan diperkirakan memicu berbagai tambahan biaya bagi perusahaan pengembangnya, PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwi Laksana, mengatakan pengeluaran baru akan muncul pada pos biaya sumber daya manusia.

"Dengan asumsi fixed cost, pekerja tetap dibayar sesuai jadwal semua meski pekerjaan berhenti. Pasti jadi biaya baru," ucapnya kepada Tempo, Selasa 3 Maret 2020.

Menurut Dwi, penataan ulang sistem keselamatan dan kewajiban memperbaiki drainase juga membuat biaya membengkak. Namun, besarannya sulit diperkirakan karena sebagai proyek non anggaran negara, struktur biayanya tak dipublikasi.

Bila merujuk pernyataan pemerintah dan PT KCIC sejak Agustus 2019 hingga awal tahun ini, investasi kereta berkecepatan 350 kilometer per jam itu mencapai US$ 6 miliar atau sekitar Rp 85 triliun.

"Tambahan biaya juga dipicu insiden kerja, padahal ini masih pembangunan struktur jalur, belum masuk ke fasilitas operasi," ujar Dwi. Contoh insiden dimaksud adalah kebakaran pipa penyalur bahan bakar PT Pertamina (persero) di Kota Cimahi, Jawa Barat, pada Oktober tahun lalu.

Proyek strategis nasional itu pun dianggap turut memicu banjir di ruas tol Jakarta-Cikampek selama beberapa pekan terakhir. Berawal dari rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, KCIC akhirnya harus menangguhkan konstruksi sejak Senin lalu.

Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (persero) Tbk atau WIKA, Mahendra Wijaya, menolak berkomentar mengenai potensi tambahan biaya. Namun, dia memastikan kontraktor yang dikelola entitasnya mulai menata pekerjaan sesuai keinginan Kementerian PUPR. "WIKA memegang 30 persen porsi konstruksi, sisanya oleh kontraktor dari konsorsium pihak Cina," ucapnya.

<!--more-->

Untuk konstruksi tahun berjalan di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, kata dia, WIKA menggelontorkan hingga Rp 15,6 triliun. "Itu khusus biaya konstruksi bagian kami. Ada pengerjaan tiang rel, gelagar beton juga sebagian sudah diselesaikan."

Tempo belum berhasil menghubungi manajemen KCIC hingga berita ini ditulis. Adapun Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri, bulan lalu mengungkapkan potensi biaya tambahan atau overrun tak bisa diperkirakan lantaran tahap konstruksi sarana belum dimulai. "Kalaupun ada over, belum keliatan lah," katanya.

Komisaris PT KCIC, Tumiyana, memastikan perusahaan menyiapkan dana cadangan jika terdapat overrun. Namun, dia belum membeberkan jumlah dan sumber cadangan tersebut. "Pasti selalu disiapkan karena ada overrun akibat inflasi tahun berjalan, masih kami evaluasi besarannya," kata Tumiyana yang juga menjabat Direktur Utama WIKA.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan lembaganya menunggu penyelesaian dokumen manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) baru dari KCIC. Penataan ulang proyek, kata dia, diawasi langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Marga PUPR. "Semoga selesai lebih cepat dari tenggat waktu penangguhan ini. Kontraktor mereka sudah profesional," ucapnya.

Dalam evaluasi itu, Endra melanjutan, kementerian PUPR meminta penataan di sekitar akses keluar masuk tol, pengelolaan drainase, serta pengaturan tumpukan material yang bisa memicu banjir. "Masalah izin pilar penunjang di KM 3+800 ruas Jakarta-Cikampek juga harus diurus, komite keselamatan pasti memberi waktu."

YOHANES PASKALIS