TEMPO.CO, Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sertifikasi 10 juta bidang tanah pada tahun 2020.

"Tahun ini target kita adalah 10 juta, tahun ini kita juga cukup optimis bisa mencapai,"kata Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto di kantornya, Selasa 25 Februari 2020.

Himawan optimitis s bisa mencapai target tersebut, dikarenakan pada tahun lalu, pihaknya berhasil mendaftarkan 11,2 juta bidang tanah. Adapun target sertifikasi tanah yang dicanangkan adalah 9 juta bidang.

Tahun ini pun, program PTSL ditargetkan dapat mengadopsi pemutakhiran data digital. "Karena kita sudah mulai memikirkan langkah-langkah untuk reformasi digital, jadi data-data yang nanti dalam bentuk digital base," ucap Himawan.

Digitalisasi itu merupakan salah satu cara mencapai target 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia dapat tersertifikasi pada 2025. Sebab, sistem digital bisa memvalidasi data temuan di lapangan secara akurat, seperti memeriksa sinkronisasi sertifikat yang sudah ada, kemudian memeriksa lahan belum tersertifikat, selanjutnya melihat potensi tumpang tindih lahan yang biasanya menyebabkan sengketa. "Ini kita sebut data cleansing," tuturnya.

Tak hanya digitalisasi data, ATR/BPN saat ini sedang mempersiapkan elektronik layanan. Saat ini, kata Himawan, pihaknya sedang mengoptimalkan layanan Hak Tanggungan secara elektronik. "Kita juga membahas, bahwa kita ingin digitalisasi layanan, salah satu yang sudah kita lakukan adalah seperti hak tanggungan elektronik dan akan dimaksimalkan," kata

Dengan segudang program yang saat ini sedang dijalankan seperti PTSL, reformasi agraria, Bank Tanah, penangan sengketa lahan, dan percepatan tata ruang, BPN menilai sumber daya yang dimilikinya tidak mencukupi. Sehingga, ke depan akan melaksanakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) terhadap beberapa proyek yang akan dijalankan. "KPBU ini sudah dibahas dan sudah ditunjuk oleh Bappennas dan konsultan menyusun revisi dan komisinya," tutur Himawan.

EKO WAHYUDI