TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengucurkan dana stimulan hampir Rp 10 triliun untuk mengantisipasi dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Dana ini akan disalurkan lewat sejumlah kebijakan seperti segera meluncurkan kartu prakerja, meningkatkan dana PKH, insentif perumahan dan pariwisata, hingga menggunakan jasa pemengaruh (influencer).

Pertama, kata Airlangga, pemerintah akan mempercepat peluncuran kartu prakerja di tiga provinsi, yaitu Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau pada bulan depan. Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan Peraturan Presidennya.

"Rencananya, kartu prakerja ini ditargetkan untuk 2 juta (penerima) manfaat. Dan ditargetkan juga untuk menggunakan yang di naker (Kementerian Tenaga Kerja) sebanyak 500 ribu (orang)," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.

Kedua, pemerintah menaikkan tambahan manfaat bagi pemegang Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 50 ribu. "Jadi, total yang diberikan per KPM sebesar Rp 200 ribu. Ini akan diberlakukan selama 6 bulan, diawali bulan Maret 2020 dan kebutuhan anggaran sebanyak Rp 4,56 triliun," tuturnya

Selain itu, kata Airlangga, pemerintah akan memberikan stimulus di bidang perumahan sebesar Rp 1,5 triliun. Rinciannya Rp 800 miliar berupa subsidi bunga dan Rp 700 miliar berupa subsidi uang muka.

"Jadi tentu dengan demikian, dari jumlah penyaluran KPR 330 ribu unit, eksisting FLPP sebanyak 88 ribu, dan BP2BT 67 ribu unit, sehingga ada tambahan sebanyak 175 ribu unit dan ini dilaksanakan oleh bank umum maupun kementerian PUPR," kata dia.

Menurut Airlangga, pemerintah juga akan memberikan insentif bagi wisatawan mancanegara sebesar Rp 298,5 miliar. Rinciannya untuk insentif diskon tiket pesawat Rp 98,5 miliar, anggaran promosi Rp 103 miliar, kegiatan kepariwisataan sebesar Rp 25 miliar, hingga menggunakan jasa pemengaruh. "Dan influencer sebesar Rp 72 miliar," tuturnya.

<!--more-->

Sementara insentif untuk wisatawan domestik, kata Airlangga, pemerintah akan memberikan subsidi 30 persen untuk kuota 25 kursi di setiap penerbangan. Namun subsidi ini hanya berlaku selama tiga bulan sejak Maret 2020 untuk 10 tujuan wisata yang ditentukan.

"Airlines dapat memberikan dukungan diskon ini dan insentif pemerintah bersifat on top. Jadi kalau airlines memberikan diskon, ini yang diberikan pemerintah adalah tambahan diskon," kata dia.

Selain itu, ada pula kebijakan pengurangan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebesar 20 persen selama 3 bulan pada 10 destinasi. Ini diberikan oleh Angkasa Pura dan nilainya sekitar Rp 265,6 miliar.

PT Pertamina, kata Airlangga, juga memberikan insentif berupa diskon avtur di bandara pada 9 destinasi wisata. "Dengan total diskon ini nilainya senilai Rp 265,5 miliar. Dan ini juga berlaku selama 3 bulan," ucap dia.

Selanjutnya juga ada realokasi anggaran khusus untuk 10 destinasi wisata. Realokasi Dana Alokasi Khusus ini sebanyak Rp 147,7 miliar. Dari jumlah tersebut, kata dia, saat ini sudah ada rencana penggunaan Rp 50,79 miliar. "Sisanya sebesar Rp 96,8 miliar yang bisa dialokasikan, sifatnya diubah menjadi hibah pemerintah untuk 10 destinasi wisata,"

Terakhir, pemerintah mendorong agar pajak hotel dan restoran di sepuluh destinasi wisata dihilangkan selama enam bulan mulai dari Maret 2020. "Nah untuk itu, pemerintah akan mensubsidi atau memberikan hibah kepada pemerintah daerah yang terdampak akibat penurunan tarif pajak hotel dan restoran di daerah, besarnya sebanyak Rp 3,3 triliun rupiah," tuturnya.

Adapun daerah-daerah yang diberikan insentif adalah: Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan.