Belanda Tidak Dukung Boikot Sawit Indonesia

Kamis, 20 Februari 2020 12:18 WIB

Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok. Reuters

TEMPO.CO, Den Haag - Menteri Luar Negeri Belanda Stef Blok menyatakan negaranya tidak mendukung pelarangan impor minyak kelapa sawit dari Indonesia ke Eropa. Meski begitu, Stef menegaskan, agar persoalan ini tidak berlarut-larut, minyak kelapa sawit Indonesia harus diproduksi secara berkelanjutan.

“Saya yakin produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan satu-satunya cara untuk mengatasi perselisihan ini,” ujar dia di Den Haag, Selasa waktu setempat, 18 Februari 2020.

Tahun lalu, Uni Eropa mengesahkan proposal energi yang menghapus pemakaian minyak nabati atau biofuel yang bersumber dari kelapa sawit. Kebijakan ini memukul ekspor kelapa sawit Indonesia yang selama ini menyasar pasar Eropa. Indonesia pun resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada 9 Desember 2019.

WTO kini tengah mencari jalan keluar atas perselisihan dagang tersebut. Proses penyelesaian sengketa ini, menurut Stef Blok, masih berlangsung. “Saya sangat menyesalkan hal ini terjadi,” ucap Stef.

Dia mengakui banyak masyarakat Indonesia, terutama para petani kecil, yang terpukul dan sangat bergantung pada perkebunan sawit. Karena itu, Belanda dan Indonesia beberapa kali membahas permasalahan ini.

Salah satu hasil dari pertemuan itu adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang produksi bersama minyak sawit nabati (joint production on sustainable palm oil) pada 27 September 2019. “MoU itu untuk mempromosikan produksi minyak sawit yang berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat bagi petani kecil di Indonesia,” ujar Stef.

Stef juga yakin produksi CPO yang berkelanjutan itu akan mudah diterima konsumen di Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Mereka ingin mengkonsumsi kelapa sawit yang diproduksi dengan cara berkelanjutan.

Kepala Misi Ekonomi dan Perdagangan Belanda Hans de Boer mengatakan negaranya selalu mendukung perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa. Hans percaya perdagangan bebas akan membawa kesejahteraan buat negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. “Meski saya juga melihat ada tendensi nasionalisme yang menguat di sejumlah negara Eropa,” kata Hans.

Januari lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan tudingan Uni Eropa yang menilai produk sawit Indonesia tidak ramah lingkungan tidak beralasan. Menurut Jokowi, tuduhan itu tidak lain hanya buah dari persaingan bisnis antarnegara karena Eropa lebih banyak memproduksi minyak biji bunga matahari.

"Uni Eropa memunculkan isu bahwa CPO tidak ramah lingkungan. Saya kira, isu ini hanya soal perang bisnis antarnegara. CPO ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang mereka hasilkan," kata Jokowi melalui akun Instagram, 11 Januari lalu.

Jokowi mengatakan Indonesia bisa memproduksi 46 juta ton minyak sawit per tahun. Untuk melawan diskriminasi tersebut, Jokowi berkeinginan untuk mengubah pola pikir yang sebelumnya hanya mengandalkan ekspor komoditas dari bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah.

EKO WAHYUDI

Berita terkait

Kisah Cut Nyak Dhien Ditetapkan Sebagai Pahlawan Nasional 60 Tahun Lalu, Rakyat Aceh Menunggu 8 Tahun

3 menit lalu

Kisah Cut Nyak Dhien Ditetapkan Sebagai Pahlawan Nasional 60 Tahun Lalu, Rakyat Aceh Menunggu 8 Tahun

Perlu waktu bertahun-tahun hingga akhirnya pemerintah menetapkan Cut Nyak Dhien sebagai pahlawan nasional.

Baca Selengkapnya

Belanda Jajaki Peluang Kerja Sama di IKN

4 jam lalu

Belanda Jajaki Peluang Kerja Sama di IKN

Sejumlah perusahaan dan lembaga penelitian di Belanda, telah memberikan dukungan kepada Indonesia, termasuk terkait IKN

Baca Selengkapnya

GAPKI Sebut Kinerja Ekspor Sawit Turun, Ini Penyebabnya

1 hari lalu

GAPKI Sebut Kinerja Ekspor Sawit Turun, Ini Penyebabnya

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengatakan kinerja ekspor sawit mengalami penurunan. Ini penyebabnya.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

1 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

1 hari lalu

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.

Baca Selengkapnya

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

1 hari lalu

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Baca Selengkapnya

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

1 hari lalu

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

1 hari lalu

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

Kongres AS dilaporkan memperingatkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

1 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya