Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat 4 Februari 2020. Rakornas BNPB tersebut mengusung tema "Penanggulangan Bencana Urusan Bersama". ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan pemerintah daerah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tidak hanya disimpan di bank. Dia menuturkan pada Oktober hingga November 2019, dana daerah yang disimpan di bank mencapai Rp 220 triliun.
"Jangan sampai menyimpan uang itu banyak. Jangan ulangi di 2020," kata Jokowi di Hotel Ritz Carlton Pasific Place Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.
Meskipun nilai itu turun pada Desember 2019 menjadi Rp 110 triliun, Jokowi tetap tidak puas. Menurut dia, angka itu masih sangat besar.
"Itu tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tapi itu masih besar sekali. Kalau itu bisa dihabiskan beredar di masyarakat bisa akan menumbuhkan perekonomian," kata dia.
Dia menegaskan semakin banyak uang yang beredar di masyarkaat, akan mempengaruhi ekonomi di daerah dan nasional.
Jokowi juga mengingatkan pentingnya aliran modal asing atau capital inflow dari negara lain ke dalam negeri. Karena, kata dia, semakin banyak aliran modal masuk, itu akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi.
"Begitu juga provinsi, kabupaten, kota. Sehingga semua negara berkutat agar arus modal masuk ke negara-negara mereka," kata dia.
Dia juga mengatakan saat ini APBN hanya berkontribusi 16 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun APBN ditambah APBD menyumbang 23 persen pertumbuhan ekonomi. Jadi, kata Presiden, 77 persen yang menggerakkan perekonomian Indonesia adalah dunia usaha atau swasta.
Karena itu, menurut dia, dunia usaha memiliki peran penting untuk perekonomian dan membuka lapangan kerja.
"Kalau ini kita enggak ngerti, arus modal investasi enggak masuk. 77 persen yang mempengaruhi ekonomi kita adalah dunia swasta, jadi hati-hati, hati-hati," ujar Jokowi.
