Jokowi: Berikan Data Sejujurnya dalam Sensus Penduduk 2020

Reporter

Antara

Sabtu, 15 Februari 2020 16:22 WIB

Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 11 Februari 2020. Sidang kabinet membahas antisipasi dampak perekonomian global. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan agar masyarakat memberikan informasi sejujur-jujurnya dalam Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia mulai Sabtu, 15 Februari 2020.

"Berikan informasi sejujurnya karena informasi yang bapak ibu berikan akan sangat menentukan kebijakan pembangunan pemerintah ke depannya," kata Presiden dalam "channel Youtube" Sekretariat Presiden yang dilihat di Jakarta, Sabtu, 15 Februari 2020.

Sensus Penduduk 2020 adalah yang pertama menerapkan sistem online atau daring, yang disebut juga Sensus Mandiri yang akan dimulai pada Februari hingga Maret 2020. Warga cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan mengakses laman Sensus Online dengan alamat sensus.bps.go.id

Masyarakat tidak perlu khawatir ketika tahapan pertama terlewatkan karena pada tahapan kedua adalah pencacahan lanjutan secara konvensional oleh petugas BPS dari rumah ke rumah pada Juli 2020. Tahapan terakhir dari trilogi Sensus Penduduk 2020 adalah Pencacahan Sampel yang akan dilakukan pada Juli 2021.

"Data hasil sensus penduduk ini sangat penting, informasi yang kita isi akan menentukan kebijakan pembangunan ke depan sehingga tahu daerah mana yang membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi dan semuanya," kata Presiden.

Data Sensus Penduduk 2020 menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi, serta karakteristik lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator Sustainable Development Goals (SDGs).

"Sensus Penduduk 2020 harus sukses, terima kedatangan petugas sensus di rumah bapak ibu dan saudara-saudara semuanya," ujar Presiden.

Dalam sensus kali ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode kombinasi (combine method) yang menggunakan data administrasi pendudukan dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sebagai basis data dasar. Data administrasi Dukcapil tersebut menjadi dasar untuk menghasilkan satu data kependudukan.

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menjadi kegiatan penting yang akan dilaksanakan Indonesia pada 2020. Hajatan rutin tiap dasawarsa pada tahun berakhiran 0 ini menjadi kunci terwujudnya satu data kependudukan Indonesia.

Masyarakat tinggal membuka situs resmi Sensus Penduduk sensus.bps.go.id dengan lebih dulu menyiapkan e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang di dalamnya terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kemudian, masukkan NIK dan KK serta kode "captcha" yang terlihat dalam layar, setelah itu klik "cek keberadaan". Pada tahap selanjutnya, masyarakat akan diminta membuat sandi kunci (password) yang hanya berlaku untuk seluruh anggota dalam satu KK.

Di dalam pendataan tersebut, masyarakat akan diminta menjawab 22 pertanyaan data dasar, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, agama, tempat tinggal sekarang, pendidikan terakhir hingga pekerjaan.

Dengan begitu, seluruh anggota dalam satu Kartu Keluarga, baik itu bayi sampai manula dapat terekam data dasar pribadi mereka lewat Sensus Penduduk 2020 ini.

Apabila masyarakat mengalami kendala dalam pemasukan data, mereka bisa mencoba tiga kali. Namun, jika tetap tidak bisa, setelahnya ada pemberitahuan bahwa akan ada petugas Sensus yang mendatangi rumah mereka pada bulan Juli mendatang.

BPS juga telah mendapat dukungan dari Badan Siber dan Sandi Negara, Institut Teknologi Bandung, Biro Statistik Australia, dan Kementerian Kominfo dalam pelaksanaan SP2020 secara online guna menguatkan jaringan komunikasi dan internet dan keamanan data.

ANTARA

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

53 menit lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

4 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

8 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

10 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

20 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

21 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

22 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya